Untuk Ketua DPR RI, rincian gaji dan tunjangan yang didapat tiap bulan adalah sebagai berikut:

Gaji pokok: Rp5.040.000,
Tunjangan istri/suami: Rp504.000,
Tunjangan anak (maks. 2 anak): Rp201.600,
Uang sidang/paket: Rp2.000.000,
Tunjangan jabatan: Rp18.900.000,
Tunjangan beras: Rp30.090 per jiwa,
Tunjangan PPh Pasal 21: Rp2.699.813,
Tunjangan kehormatan: Rp6.690.000,
Tunjangan komunikasi: Rp16.468.000,
Tunjangan fungsi pengawasan & anggaran: Rp5.250.000,
Bantuan listrik & telepon: Rp7.700.000,
Asisten anggota: Rp2.250.000,
Fasilitas kredit mobil: Rp70.000.000.

Untuk Wakil Ketua DPR RI, rincian gaji dan tunjangan yang didapat per bulan adalah: 

Gaji pokok: Rp4.620.000,
Tunjangan istri/suami: Rp462.000,
Tunjangan anak (maks. 2 anak): Rp184.800,
Uang sidang/paket: Rp2.000.000,
Tunjangan jabatan: Rp15.600.000,
Tunjangan beras: Rp30.090 per jiwa,
Tunjangan PPh Pasal 21: Rp2.699.813,
Tunjangan kehormatan: Rp6.450.000,
Tunjangan komunikasi: Rp16.009.000,
Tunjangan fungsi pengawasan & anggaran: Rp4.500.000,
Bantuan listrik & telepon: Rp7.700.000,
Asisten anggota: Rp2.250.000,
Fasilitas kredit mobil: Rp70.000.000.

Sementara itu, untuk anggota DPR RI non-pimpinan, rincian gaji dan tunjangan yang diperoleh setiap bulannya adalah: 

Gaji pokok: Rp4.200.000,
Tunjangan istri/suami: Rp420.000,
Tunjangan anak (maks. 2 anak): Rp168.000,
Uang sidang/paket: Rp2.000.000,
Tunjangan jabatan: Rp9.700.000,
Tunjangan beras: Rp30.090 per jiwa,
Tunjangan PPh Pasal 21: Rp2.699.813,
Tunjangan kehormatan: Rp5.580.000,
Tunjangan komunikasi: Rp15.554.000,
Tunjangan fungsi pengawasan & anggaran: Rp3.750.000,
Bantuan listrik & telepon: Rp7.700.000,
Asisten anggota: Rp2.250.000,
Fasilitas kredit mobil: Rp70.000.000.

Akan tetapi, rincian upah anggota DPR di atas belum termasuk dengan tunjangan rumah dinas yang ditetapkan senilai Rp50 juta per bulan, khusus untuk anggota legislatif non-pimpinan.

Rakyat Ngos-ngosan

Sorotan publik makin tajam ketika kondisi ekonomi rakyat justru semakin berat.

Banyak keluarga masih kesulitan membeli paket internet untuk anak sekolah online, sementara anggota DPR mendapat tunjangan komunikasi belasan juta rupiah tiap bulan.

Publik pun mempertanyakan, apakah tunjangan komunikasi sebesar itu benar-benar diperlukan untuk menunjang kerja wakil rakyat? Atau justru menunjukkan adanya ketimpangan dalam pengelolaan anggaran negara?

"Yang mewakili rakyat hura-hura dengan gaji besarnya, sementara kami rakyatnya susah payah cari makan," terang Johan warga Ngaliyan Kota Semarang, Kamis (21/8/2025).

Johan yang juga memiliki dua putra tersebut bahkan mengatakan, untuk membeli kuota dua anaknya harus menyisihkan pendapatannya.

Paling tidak sekitar Rp 300 ribu ia habiskan untuk memenuhi kebutuhan internet anaknya.

"Saya yang kerja dengan UMK Kota Semarang saja ngos-ngosan, apalagi yang gajinya di bawah UMK Kota Semarang. Harusnya anggota dewan tahu diri, program juga tidak jelas sampai sekarang, sebenarnya yang diwakili itu rakyat yang mana," tanya Johan.