TRIBUNPEKANBARU.,COM - Dalam pidato kenegaraan yang disampaikan pada Sidang Tahunan, Jumat (15/8/2025), Presiden Prabowo Subianto mengumumkan kabar menggembirakan bagi dunia pendidikan.

Pemerintah berkomitmen mengalokasikan anggaran fantastis sebesar Rp 178,7 triliun khusus untuk tunjangan guru dan dosen pada tahun 2026.

Adapun Guru dan dosen memiliki peran strategis dalam membentuk generasi masa depan.

Tunjangan membantu meningkatkan taraf hidup mereka, agar bisa fokus menjalankan tugas tanpa tekanan ekonomi berlebih.

Langkah ini menjadi sinyal kuat bahwa peningkatan kesejahteraan para pendidik tetap menjadi prioritas utama dalam arah kebijakan fiskal tahun depan.

"Untuk gaji guru, penguatan kompetensi dan kesejahteraan guru serta dosen dialokasikan sebesar Rp 178,7 triliun," kata Prabowo dikutip dari akun YouTube Sekretariat Presiden, Rabu (20/8/2025).

Secara keseluruhan, pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 757,8 triliun yang diklaim merupakan anggaran terbesar sepanjang sejarah Indonesia.

Baca juga: Sosok Adies Kadir, Anggota DPR yang Sebut Tunjangan Beras Naik Jadi Rp 12 Juta, Bensin Jadi 7 Juta

Baca juga: Segini Kekayaan Sadarestuwati, Anggota DPR Jilbab Merah yang Viral Joget-joget di Sidang MPR

Dari anggaran tersebut, lanjut Prabowo, pemerintah menyiapkan beasiswa bagi siswa atau mahasiswa dengan Program Indonesia Pintar (PIP) untuk 21,1 juta siswa dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah untuk 1,2 juta mahasiswa.

Selain itu, untuk peningkatan kualitas fasilitas sekolah atau kampus dialokasikan sebesar Rp 150,1 triliun.

Prabowo menegaskan, penggunaan anggaran pendidikan harus tepat sasaran untuk hal-hal penting.

Seperti peningkatan kualitas guru, penguatan pendidikan vokasi, serta penyelarasan antara kurikulum dan kebutuhan dunia kerja.

Adapun anggaran pendidikan juga ditujukkan untuk penguatan Sekolah Rakyat dan Sekolah Unggul Garuda.

"Anggaran pendidikan harus tepat sasaran.

Kita tingkatkan kualitas guru, perkuat pendidikan vokasi, dan selaraskan kurikulum dengan kebutuhan dunia kerja," ungkapnya.

Kendati demikian, hampir setengah dari anggaran pendidikan sebesar anggaran pendidikan akan digunakan untuk membiayai program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Merespons hal itu, Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) menyayangkan kenaikan anggaran pendidikan di Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 hampir setengahnya digunakan untuk anggaran program MBG.

Padahal, menurut Koordinator Nasional P2G Satriwan Salim, anggaran pendidikan sudah mengalami kenaikan sebesar 4,63 persen menjadi Rp 757,8 triliun dibandingkan anggaran sebelumnya yang sebesar Rp 724,3 triliun.

"Namun P2G menyayangkan, karena setelah diamati lebih jauh ternyata anggaran pendidikan yang fantastis Rp 757,8 triliun itu dipakai sebesar 44,2 persen untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG)," kata Satriwan dikutip dari keterangan tertulis, Senin (18/8/2025).

Satriwan menilai, besarnya anggaran pendidikan kurang tepat sasaran jika hanya fokus untuk MGB. Padahal masih banyak yang lebih penting untuk dibiayai negara.

Antara lain, kata Satriwan, pemerintah belum fokus terhadap pembenahan pendidikan dasar dan menengah termasuk Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

"Buktinya saja Kemdikdasmen hanya mendapat alokasi 33,5 triliun atau sekitar 4,6 persen saja dari 20 persen APBN 2025 untuk pendidikan," ujarnya.

Menurut Satriwan, seharusnya anggaran MBG tidak boleh diambil dari anggaran pendidikan 20 persen, mengingat anggaran MBG tidak secara langsung atau eksplisit diperintahkan oleh konstitusi.