TRIBUNPEKANBARU.COM - Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengisyaratkan langkah tegas untuk memastikan perintah Presiden Prabowo Subianto terlaksana.

Salah satunya membersihkan oknum jenderal yang menjadi beking tambang ilegal.

Dalam langkah yang dinilai berani, Komisi III akan memanggil sejumlah Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) untuk dimintai pertanggungjawaban. 

Adapun Aktivitas tambang ilegal yang dibekingi oleh oknum jenderal diperkirakan menimbulkan kerugian negara minimal Rp300 triliun.

Angka ini merupakan potensi kerugian dari 1.063 tambang ilegal yang dilaporkan beroperasi tanpa izin.

Tak berhenti di situ, Direktur Penegakan Hukum dari kementerian-kementerian terkait sumber daya mineral juga akan dihadirkan.

"Minggu depan setelah kunjungan kerja ke tiga daerah, kami akan mengundang sejumlah Kapolda dan akan mengundang Dirgakkum dari kementerian-kementerian terkait sumber daya mineral," kata Habiburokhman, saat ditemui awak media di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta (21/8/2025).

Baca juga: Blak-blakan soal Ribuan Tambang Ilegal, Prabowo Singgung Perwira Tinggi Polri dan TNI, Siapa Punya?

Baca juga: CEK Harta Kekayaan Wamenaker Immanuel Ebenezer yang Diciduk KPK: Tak Punya Utang

Habiburokhman mengatakan, Komisi III ingin memastikan bahwa aparat penegak hukum itu akan menindak pelaku tambang ilegal tanpa pandang bulu, apapun latar belakangnya.

"Apapun latar belakangnya, apakah masih aktif atau sudah pensiun, harus ditindak tegas," kata dia.

Politikus Partai Gerindra itu mengaku menerima informasi bahwa kegiatan tambang ilegal menimbulkan kerugian negara hingga triliunan rupiah.

Padahal, saat ini sejumlah program prioritas Presiden Prabowo membutuhkan dana yang cukup besar.

Seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), sekolah rakyat, dan lainnya.

"Kita saat ini membutuhkan bujet yang amat besar untuk membiayai program-program kerakyatan Pak Prabowo," ujar Habiburokhman.

Sebelumnya, dalam pidato kenegaraannya, Prabowo mengingatkan jenderal di TNI-Polri yang terlibat tambang ilegal.

Prabowo menyatakan, pemerintah tidak akan segan menindak mereka meskipun termasuk orang-orang kuat.

"Saya beri peringatan! Apakah ada orang-orang besar, orang-orang kuat, jenderal-jenderal dari manapun.

Apakah jenderal dari TNI, atau jenderal dari polisi, atau mantan jenderal? Tidak ada alasan, kami akan bertindak atas nama rakyat," tegas Prabowo, di Ruang Rapat Paripurna, Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (15/8/2025).

(TRIBUNPEKANBARU.COM)