Kader Partai Demokrat DPC Rokan Hulu Setia Pada AHY

TRIBUNPEKANBARU.COM, PASIRPANGARAIAN - Ketua DPC Partai Demokrat Rokan Hulu Kelmi Amri mengatakan, seluruh kader partai berlogo bintang mercy di Rohul setia terhadap kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). 

Hal ini disampaikannya terkait gonjang ganjing isu kepemimpinan partai besutan Mantan Presiden SBY itu yang masih penuh dengan polemik. 

"Sampai saat ini, kami masih satu suara untuk AHY," kata Kelmi pada Minggu (7/3/2021).

Dilanjutkan dia, belum ada kabar beralhinya dukungan kader partai di Rohul kepada Moeldoko yang digadang-gadang sebagai Ketua Versi KLB. 

Sayang, ketika ditanyakan lebih jauh terkait kemungkinan kader Partai Demokrat di Rohul untuk memberi dukungan selain kepada AHY, Kelmi enggan memberikan jawaban. 

"Waduh, kalau masalah itu tanyakan sajalah langsung ke DPD ya. Jangan sama saya yang di DPC ini. Bukan domain kami tu," tandasnya.

Bukti Setia kepada AHY, Kader DPD Demokrat DKI Jakarta Lakukan Cap Jempol Darah

Sebagai bentuk dukungan setiap pada kepemimpinan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) DPD Partai Demokrat (PD) DKI Jakarta menggelar apel siaga.

Apel siaga ini juga dibarengi dengan penandatanganan cap jempol darah sebagai bentuk dukungan setia. 

Ketua DPD PD DKI Santoso menyampaikan, acara tersebut sekaligus menegaskan Kongres Luar Biasa (KLB) di Deli Serdang yang memilih Moeldoko sebagai Ketua Umum Demokrat adalah abal-aba alias palsu.

“Sebagai bukti dukungan dan kecintaan Kami, kader Partai Demokrat DKI Jakarta hai ini melakukan apel siaga penandatanganan dan cap jempol darah sebagai bentuk dukungan dan loyalitas kepada Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono,” kata Santoso dalam siaran pers yang dikirim kepada Tribunnews.com, Minggu (7/3/2021).

Santoso mengatakan, sejak awal berhembusnya gerakan kudeta, kader Demokrat DKI Jakarta setia pada hasil Kongres V Maret 2020 yang memilih dan menetapkan AHY sebagai Ketua Umum Partai Demokrat.

Dia menduga, terselenggaranya KLB yang cacat hukum Jumat lalu itu, menunjukkan adanya oknum kekuasaan yang terlibat.

Atas dasar itu, dia meminta pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM tidak melegalkan kepengurusan Demokrat hasil KLB Deli Serdang.

“Sikap kami juga sebagai bentuk agar kebenaran ditegakkan serta membuka hati pemerintah untuk tidak berbuat dzalim kepada Partai Demokrat,” ucap Santoso.