Sidang Gugatan Rp 125 Triliun Gibran, Perkara Riwayat SMA, Roy Suryo Siap Bantu Bukti di Pengadilan

TRIBUNPEKANBARU.COM - Sidang perdana perkara gugatan perdata sebesar Rp 125 triliun terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka akan digelar hari ini, Senin (8/9/2025), di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Sidang dijadwalkan berlangsung pukul 09.00 WIB di ruang Soebekti 2.

Gugatan ini diajukan oleh seorang warga sipil bernama Subhan Palal, dengan nomor perkara 583/Pdt.G/2025/PN Jkt.Pst.

Ia mempersoalkan riwayat pendidikan Gibran yang menurutnya tidak sesuai dengan syarat pencalonan wakil presiden.

Gibran dan KPU Digugat Rp 125 Triliun

Salah satu poin dalam petitum menyebut bahwa Gibran dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) harus membayar ganti rugi materiil dan immateriil sebesar Rp 125 triliun.

“Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar kerugian materiil dan immateriil kepada Penggugat dan seluruh Warga Negara Indonesia sebesar Rp 125 triliun dan Rp 10 juta dan disetorkan ke kas negara,” tulis isi petitum.

Alasan gugatan, Gibran dinilai tidak memenuhi syarat pendidikan SMA

Subhan menilai bahwa Gibran, putra sulung Presiden ke-7 RI Joko Widodo, tidak memenuhi syarat pendidikan untuk mendaftar sebagai calon wakil presiden.

“Syarat menjadi cawapres tidak terpenuhi. Gibran tidak pernah sekolah SMA sederajat yang diselenggarakan berdasarkan hukum RI,” ujar Subhan saat dihubungi Kompas.com, Rabu (3/9/2025).

Berdasarkan data di laman infopemilu.kpu.go.id, Gibran menyelesaikan pendidikan setara SMA di Orchid Park Secondary School, Singapura (2002–2004), dan UTS Insearch Sydney, Australia (2004–2007).

Subhan menilai dua institusi tersebut tidak sesuai dengan persyaratan yang diatur dalam UU Pemilu.

“Karena di UU Pemilu itu disyaratkan, presiden dan wakil presiden itu harus minimum tamat SLTA atau sederajat,” ujar Subhan dalam program Sapa Malam yang ditayangkan di YouTube Kompas TV, Rabu.

Lebih lanjut, ia mempertanyakan wewenang KPU dalam menetapkan kesetaraan lembaga pendidikan luar negeri dengan SMA di Indonesia.

“Meski (institusi luar negeri) setara (SMA), di UU enggak mengamanatkan itu. Amanatnya tamat riwayat SLTA atau SMA, hanya itu,” katanya.

“Ini pure hukum, ini kita uji di pengadilan. Apakah boleh KPU menafsirkan pendidikan sederajat dengan pendidikan di luar negeri,” lanjut Subhan.

Bantah Ada Motif Politik

Subhan membantah bahwa gugatannya bermuatan politik.

Ia menyatakan bertindak atas inisiatif pribadi tanpa dukungan pihak lain.

“Saya maju sendiri. Enggak ada yang sponsor,” kata Subhan.

Ia menegaskan bahwa tujuannya murni untuk memperjelas aspek hukum di Indonesia.

Hal ini dibuktikan dengan tuntutannya yang mengharuskan ganti rugi disetorkan ke negara, bukan kepadanya secara pribadi.

Dukungan dari Roy Suryo

Pakar telematika Roy Suryo menyatakan dukungannya terhadap langkah hukum Subhan.

Ia turut menyoroti kejanggalan dalam riwayat pendidikan Gibran.

"Dia (Gibran) SD di Solo, SMP di Solo, SMA sekarang ada dua cerita, SMA yang di Orchard Secondary School atau ada beberapa pihak yang berani memberikan kesaksian, dia (Gibran) sempat SMA dua kali di Solo," kata Roy Suryo, dikutip dari tayangan kanal YouTube Bambang Widjojanto, Senin.

Roy menyebutkan bahwa Gibran sempat bersekolah di SMA Pangudi Luhur Santo Yosef Surakarta dan SMA Kristen Surakarta.

Menurutnya, Gibran diminta mengundurkan diri dari SMA Santo Yosef saat kelas 2.

"Pertama, dia SMA di Santo Yosef di Solo hanya sampai kelas 2, terus disarankan mundur karena kalau nggak, nanti nggak lulus," ujarnya.

"Pindah ke SMK Kristen di Solo, itu pun dua tahun. Ini pun ditambah sudah jadi 4 tahun, kalau kemudian tahunnya dicocokkan jadi nggak cocok ini," tuturnya.

Roy mengaku telah menyimpan bukti digital terkait riwayat pendidikan Gibran, termasuk dari laman Wiki dan situs Pemerintah Kota Solo.

"Kalau kita tampilkan nanti, pada saat misalnya Pak Subhan lanjut butuh bukti, saya akan support beliau dengan data-data yang sudah saya capture itu. Tahun-tahun sekolahnya ini aneh," ujar Roy Suryo.

Profil Subhan Palal

Subhan Palal adalah seorang advokat yang memiliki firma hukum Subhan Palal dan Rekan, serta tercatat juga di Kantor Hukum Pan Putra & Rekan yang berdiri sejak 2008 di Jakarta.

Tidak banyak informasi pribadi tersedia mengenai dirinya, namun dalam gugatan ini, ia tampil sebagai warga negara yang membawa persoalan hukum ke pengadilan berdasarkan interpretasi terhadap UU Pemilu.

(*)

Sumber: Tribunnews.com, Kompas.com