Tutup Sementara SPPG Bermasalah, Ini 4 Poin Penting Pemerintah Atasi Keracunan MBG

TRIBUNPEKANBARU.COM -  Pemerintah menyepakati agar ada langkah percepatan perbaikan dan penguatan tata kelola di Badan Gizi Nasional (BGN) menyusul insiden keracunan makanan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di berbagai daerah.

Sebanyak 12 menteri, wakil menteri (wamen), dan kepala badan hadir dalam rapat koordinasi terbatas (rakortas) yang digelar di Halim sesaat setelah Presiden Prabowo Subianto tiba di Tanah Air.

Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, mengatakan rapat darurat itu digelar untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program MBG.

"Setelah kedatangan Presiden di tanah air, Presiden langsung mengumpulkan sejumlah Menteri dan jajaran kabinet, salah satu yang dibahas adalah perihal pelaksanaan Makan Bergizi Gratis (MBG)," kata Zulkifli dalam konferensi pers di Kemenkes, Jakarta, Minggu (28/9/2025).

Baca juga: Keracunan MBG Masif Terjadi, Dapur SPPG TNI Diklaim Tak Pernah Sebabkan Keracunan

Baca juga: TERUNGKAP, Misteri Kenapa Ribuan Siswa di Bandung Barat Keracunan Makanan dari MBG, Ini Penyebabnya

Berikut 4 poin penting hasil rapat tersebut:

1. Keselamatan Anak Jadi Prioritas Utama

Zulkifli menegaskan keselamatan anak menjadi perhatian utama pemerintah.

"Bagi Pemerintah, keselamatan anak adalah prioritas utama. Kami menegaskan insiden ini bukan sekadar angka, tapi menyangkut keselamatan generasi penerus," ujarnya.

2. SPPG Bermasalah Ditutup Sementara untuk Evaluasi

Sebagai langkah awal, pemerintah memutuskan menutup sementara Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang dinilai bermasalah menyebabkan keracunan.

Penutupan dilakukan selama masa evaluasi dan investigasi.

"Kita juga sudah berdiskusi untuk mempercepat perbaikan dan penguatan tata kelola di BGN yaitu SPPG (Satuan Penyedia Pangan Gizi) yang bermasalah akan kita tutup sementara," jelas Zulkifli.

3. Fokus Perbaikan: Sanitasi dan Kualitas Juru Masak

Evaluasi difokuskan pada kedisiplinan, kualitas, serta kemampuan juru masak di seluruh SPPG. 

Pemerintah juga mewajibkan sterilisasi alat makan, perbaikan proses sanitasi, peningkatan kualitas air, serta pengelolaan limbah.

Selain itu, setiap SPPG diwajibkan mengurus Sertifikat Laik Higienis dan Sanitasi (SLHS) sebagai standar keamanan makanan.

4. Kemenkes Perkuat Pengawasan

Kementerian Kesehatan juga diminta mengoptimalkan peran Puskesmas dan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) untuk melakukan pemantauan rutin terhadap program MBG.

"Semua langkah diambil secara terbuka agar masyarakat yakin bahwa makanan yang disajikan aman dan bergizi bagi seluruh anak Indonesia," ungkap Zulkifli.

Data keracunan dari BGN

Dalam siaran persnya, Kepala BGN Dadan Hindayana menyatakan telah melaporkan ke Presiden Prabowo Subianto soal jumlah kejadian luar biasa (KLB) yang terjadi sepanjang pelaksanaan program MBG.

Pada periode 6 Januari hingga 31 Juli 2025, terbentuk 2.391 SPPG dengan 24 kasus kejadian.

Sementara pada 1 Agustus hingga 27 September 2025 bertambah 7.244 SPPG dengan 47 kasus kejadian.

"Data menunjukkan bahwa kasus banyak dialami oleh SPPG yang baru beroperasi karena SDM masih membutuhkan jam terbang," kata Dadan dalam siaran pers hari ini.

( Tribunpekanbaru.com / Tribunnews)