Said Didu Klaim Punya Bukti Gibran Tidak Lulus SMA, Dibongkar Anaknya yang Alumni S2 UTS

MDIS merupakan universitas swasta khusus pendidikan vokasi.

Salah satu lembaga profesional nirlaba tertua di Singapura (didirikan pada 1956) yang berfokus pada konsep pembelajaran seumur hidup.

Mantan Walikota Solo ini lulus dari Jurusan Manajemen pada 2010. 

Tangggapan Jokowi

Sementara itu, Jokowi tak habis pikir kenapa isu terkait riwayat pendidikan terus menyeret keluarganya, setelah ia juga sebelumnya terseret isu ijazah palsu.

Jokowi bahkan berseloroh, bisa-bisa ijazah cucunya sekaligus anak sulung Gibran, Jan Ethes, juga akan ikut dipersoalkan. 

"Ijazah Jokowi dimasalahkan. Ijazah Gibran dimasalahkan. Nanti sampai ijazah Jan Ethes dimasalahkan," kata Jokowi sambil tertawa di Solo, Jawa Tengah, Jumat (12/9/2025).

Meski demikian, Jokowi menegaskan akan menghormati proses hukum. 

"Ya tapi apa pun ikuti proses hukum yang ada, ya. Semuanya kita layani," ujarnya. Menurut Jokowi, isu ijazah yang terus muncul ini tidak mungkin berjalan tanpa ada pihak yang mem-backup.

 "Iya ini tidak hanya sehari, dua hari. Sudah empat tahun yang lalu. Kalau yang napasnya panjang itu kalau tidak ada yang mem-backup kan tidak mungkin. Gampang-gampangan aja," katanya.

Jokowi juga mengungkapkan bahwa dialah yang memilihkan sekolah luar negeri untuk Gibran.

"Iya (Singapura) di Orchid Park Secondary School. Yang nyarikan saya kok," ucapnya. 

"Biar mandiri saja," sambung dia.

Profil Said Didu

Said Didu adalah mantan Sekretaris BUMN 2005-2010 yang dikenal vokal di media sosial X (Twitter).

Nama lengkapnya adalah Muhammad Said Didu.

Lahir di Pinrang, Sulawesi Selatan, 2 Mei 1962, umur Said Didu kini adalah 62 tahun.

Said Didu merupakan seorang insinyur dari Institut Pertanian Bogor (IPB).

Said dikenal sangat vokal dengan pemerintah.

Ia diberhentikan dari perusahaan BUMN juga karena dinilai terlalu kritis kepada penguasa.

Karirnya banyak dihabiskan sebagai PNS di Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT).

Karier birokratnya dirintisnya dari bawah di BPPT sejak tahun 1987 mulai dari peneliti, merangkak karir sebagai pejabat eselon di badan riset tersebut. 
 
Pada 2019, Said Didu memutuskan mundur sebagai PNS.

Tercatat, dirinya sudah mengabdi sebagai ASN selama 32 tahun 11 bulan.

Alasan pengajuan pensiun dari BPPT agar dirinya bisa lebih leluasa mengkritik kebijakan publik yang dinilainya perlu diperbaiki.

Karier

Said Didu pernah terpilih sebagai anggota MPR di tahun 1997.

Pada tahun 2005-2010 ia diangkat menjadi Sekretaris BUMN.

Sebagai petinggi di Kementerian BUMN, Said Didu juga diplot sebagai komisaris di beberapa perusahaan pelat merah. 

D antaranya Komisaris PTPN IV (Persero) dan PT Bukit Asam Tbk (Persero).

Said Didu sempat menduduki kursi komisaris PT Merpati Nusantara Airlines, Komisaris PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia, dan Dewan Pengawas Rumah Sakit RSCM Jakarta.

Pada tahun 2014-2016, di awal rezim periode pertama Presiden Joko Widodo (Jokowi), Said Didu ikut masuk dalam lingkaran pemerintah. 

Ia menjabat sebagai Staf Khusus Menteri ESDM saat itu, Sudirman Saaid.

Langkah bersebrangan dengan rezim Jokowi juga pernah diambil Said Didu.  

Salah satu kritikan paling vokal dari Said Didu kepada pemerintah yakni terkait akuisisi saham PT Freeport Indonesia.

Saat itu, Said Didu menilai kebijakan pemerintah dalam pembelian saham Freeport Indonesia lewat PT Inalum bisa merugikan negara. 

Di tahun 2018, Said Didu dicopot dari jabatannya sebagai komisaris di Bukit Asam dan digantikan oleh Jhoni Ginting.

Ia dianggap sudah tidak sejalan dengan pemegang saham. 

( Tribunpekanbaru.com / wartakota )