Ramai-Ramai Kepala Daerah Bantah Data Menkeu Purbaya soal Pemda Simpan Dana Nganggur di Bank

TRIBUNPEKANBARU.COM - Sejumlah kepala daerah ramai-ramai merespons pernyataan Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa.

Menkeu Purbaya mengungkap bahwa ada dana mengendap senilai Rp234 triliun milik 15 pemerintah daerah di perbankan. Pernyataan ini langsung memicu reaksi dari berbagai penjuru.

Dalam pemaparannya, Purbaya menyebutkan bahwa sejumlah pemda masih menyimpan dana dalam jumlah besar yang belum digunakan alias “menganggur” di bank.

Paling tinggi tercatat berasal dari Pemprov DKI Jakarta, dengan simpanan mencapai Rp14,6 triliun.

Disusul oleh Pemprov Jawa Timur dengan Rp6,8 triliun, serta Pemkot Banjarbaru di Kalimantan Selatan yang menyimpan dana Rp5,1 triliun.

Namun, klaim tersebut langsung dibantah oleh beberapa pemerintah daerah yang merasa data tersebut tidak mencerminkan kondisi sebenarnya.

Bantahan datang dari sejumlah wilayah seperti Sumatera Utara, Jawa Barat, dan Bangka Belitung, yang menilai bahwa dana yang dimaksud telah dialokasikan atau dalam proses pencairan untuk berbagai program dan proyek daerah.

Baca juga: Warga Sakit Ditandu Berobat ke Sumbar, Dinas PUPR Kampar: Provinsi Akan Kerjakan Jalan Rusak 2026

Baca juga: INILAH 10 Sekolah Kedinasan yang Sepi Pendaftar: Kuliah Gratis Lusus jadi CPNS

Gubernur Sumut Akui Rp 990 Miliar

Gubernur Sumut Bobby Nasution justru membantah anggaran yang mengendap di bank mencapai Rp 3,1 Triliun itu. 

Menurut Bobby Nasution, Pemprov Sumut hanya memiliki satu Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) yakni bank Sumut. 

Dikatakan Bobby Nasution, hingga hari ini RKUD Sumut mencapai Rp 990 miliar. Dan itu bisa diakses secara umum oleh masyarakat. 

"RKUD kita cuman satu ya di bank Sumut hari ini saldonya di sana Rp990 miliar. Nanti coba apakah kami salah input atau seperti apa yang disampaikan (Pak Purbaya) Rp 3,1T," jelasnya saat diwawancarai usai di Kantor Gubernur Sumut, Selasa (21/10/2025).

Menurutnya, anggaran Rp990 miliar ini untuk pembayaran beberapa kegiatan.

"yang di hari ini yang direkening silakan dibuka itu terbuka untuk umum RKUD kita Rp 990 miliar, itupun memang untuk pembayaran beberapa kegiatan dan juga karena P dari Kemendagri belum dievaluasi jadi beberapa kegiatan masih ter hold sehingga belum terjadi pembayaran,"katanya.

Disinggung pengendapan anggaran tersebut karena lambtanya realisasi anggaran, Bobby menjawab dengan santai.