Pukat UGM Desak Jokowi Diperiksa: Proyek Whoosh Janggal dan Potensi Dikorupsi

TRIBUNPEKANBARU.COM - Peneliti Pukat UGM, Zaenur Rohman, menilai mantan Presiden RI ke-7, Joko Widodo (Jokowi), perlu dimintai keterangan.

Hal ini berkaitan dengan dugaan korupsi atau mark up dalam proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (Whoosh) yang digarap pada masa pemerintahannya.

Sebagai informasi, Jokowi meresmikan operasional Whoosh pada 2 Oktober 2023, di penghujung periode keduanya menjabat.

Namun, proyek kebanggaan tersebut kini kembali menjadi sorotan publik setelah mencuat kabar bahwa utang Whoosh mencapai sekitar **Rp116 triliun** atau setara **7,2 miliar dolar AS**.

Isu itu semakin ramai diperbincangkan setelah muncul dugaan adanya praktik korupsi dan pembengkakan anggaran dalam proyek tersebut, yang kini tengah diselidiki oleh **Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)** sejak awal 2025.

Terkait adanya dugaan korupsi Whoosh ini, Zaenur menyampaikan bahwa Jokowi harus diperiksa karena dia merupakan pengambil kebijakan pembangunan Whoosh tersebut.

Selain itu, kata Zaenur, menteri-menteri di era Jokowi hingga kepala proyeknya juga harus turut diperiksa KPK untuk dimintai keterangan.

"Jelas (Jokowi harus diperiksa). Dari mulai pengambil kebijakannya ya, mulai dari Presiden, Menteri BUMN, Menteri Perhubungan sampai kepada pelaksana proyeknya, semua harus diperiksa," kata Zaenur, dikutip dari YouTube Kompas TV, Kamis (30/10/2025).

Menurut Zaenur, semua dokumen yang berkaitan dengan pembangunan Whoosh ini juga harus diaudit untuk mengetahui ada atau tidaknya dugaan tindak pidana korupsi itu.

Baca juga: KRONOLOGI Mantan Bupati Dharmasraya Digerebek Warga di Penginapan: Disebut LGBT, Calon Korban Teriak

Baca juga: Suhu Udara di Riau Kian Panas, Hari Ini Bisa Tembus 36 Derajat Celsius

"Dokumennya semua harus diaudit, mulai dari dokumen negosiasi, MOU, kontrak sampai kepada pelaksanaan pengadaan barang dan jasa proyek pembangunannya, itu harus diperiksa semua sehingga nanti kalau sudah diperiksa kan bisa sampai kepada kesimpulan ada atau tidak yang terjadi dalam proyek ini (dugaan korupsi)," papar Zaenur.

"Harus dilakukan audit investigatif untuk membuka ini semua. Apakah betul telah terjadi tindak pidana atau murni itu persoalan kegagalan di dalam perencanaan," ujarnya.

Zaenur menjelaskan bahwa proyek PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) ini jelas bermasalah karena mengalami pembengkakan biaya atau cost overrun lebih dari 30 persen.

Selain itu, biaya operasionalnya juga sangat tinggi, bahkan kini terlilit utang yang sangat banyak hingga harus dicicil sampai 40-60 tahun ke depan.

"Bahwa proyek KCIC ini mengandung masalah jelas terjadi overrun lebih dari 30 persen, beban operasionalnya juga sangat tinggi, beban utangnya juga sangat banyak, harus dicicil dalam jangka waktu yang sangat panjang, bahkan 40 sampai 60 tahun," ucap Zaenur.

"Ini kan artinya ada problem di dalam proyek tersebut. Pertanyaannya, problem dalam proyek tersebut itu karena perencanaan yang buruk atau mark up di dalam pembangunan?" ujarnya lagi.

Untuk mengetahui semua itu, kata Zaenur, maka perlu diadakannya audit agar sampai pada kesimpulan apakah ada korupsi dalam proyek Whoosh ini.

"Nah, untuk sampai pada jawaban itu membutuhkan audit. Kita tidak bisa ngarang menjawab gitu ya, baik mengatakan ada atau tidak ada, itu baiknya tunggu dulu, dilakukan audit terlebih dahulu."

"Nanti kalau diaudit bisa sampai kepada kesimpulan apakah karena ada mark up atau karena memang ada berbagai perubahan terhadap desain sehingga memang otomatis ada kenaikan harga juga," jelas Zaenur.

Jika sudah dilakukan audit semua, maka akan terlihat siapa pelaku korupsinya dan bisa langsung dijerat dengan tindak pidana korupsi.

"Kalau sudah diaudit semuanya akan terlihat siapa yang melakukan mark up, jerat dengan tindak pidana korupsi. Kalau tidak ada ya sudah, tapi kalau belum ada audit susah kita berdebat," tegas Zaenur.

5 Sosok Ini Dinilai Perlu Diperiksa Terkait Dugaan Korupsi Whoosh

Sementara itu, Aktivis 98 sekaligus akademisi Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Ubedilah Badrun, sebelumnya mengungkapkan lima sosok yang patut dipanggil buntut adanya isu dugaan korupsi Whoosh tersebut.

Menurut Ubed, persoalan utama dalam proyek Whoosh ini adalah sistem tata kelola pemerintahan yang buruk dan hal tersebut yang harus segera diungkap.

Ubed pun mengatakan bahwa Jokowi harus dipanggil untuk diperiksa terkait dugaan tindak pidana korupsi proyek kereta cepat Jakarta-Bandung tersebut. Sebab, proyek Whoosh ini dibangun pada era Jokowi.

"Jokowi harus dipanggil. Kenapa membuat peraturan presiden yang tidak konsisten dengan peraturan sebelumnya? Itu dipanggil," kata Ubed, dikutip dari YouTube Abraham Samad SPEAK UP, Kamis.

Selain Jokowi, kata Ubed, pihak lainnya juga harus dipanggil, seperti Luhut yang kala itu menjabat sebagai Ketua Komite Kereta Cepat Jakarta-Bandung.

Kemudian, Menteri BUMN yang menjabat di era Jokowi, yakni Rini Soemarno (2014–2019) dan Erick Thohir (2019–2025). 

Rini Soemarno menjabat pada periode pertama pemerintahan Jokowi, sedangkan Erick Thohir menjabat pada periode kedua.

Menteri Perhubungan era Jokowi, yakni Budi Karya, menurut Ubed juga harus turut diperiksa.

"Lalu yang kedua, berdasarkan peraturan presiden juga yang 2021 itu kan ada ketua komite-nya namanya Luhut, Luhut perlu dimintai pertanggung jawaban juga."

"Jadi Joko Widodo, Luhut Binsar Pandjaitan, kemudian tentu menteri BUMN ya, Rini Soemarno, Budi Karya Menteri Perhubungan, Kemudian Erick Thohir periode kedua jadi (menteri) BUMN ya, dimintai keteranganlah itu, karena kan waktu itu pembengkakan terjadi ya," papar Ubed.

Menurut Ubed, Jokowi dan timnya itu perlu diperiksa untuk dimintai keterangan terkait proyek Whoosh ini.

"Jadi menurut saya, orang-orang yang masuk dalam tim itu diminta pertanggung jawaban, jadi Joko Widodo sama timnya ini, Luhut dan kawan-kawan, karena itu ada sesuatu yang disembunyikan," ucapnya.

KPK Masih Dalami Dugaan Korupsi Whoosh

Hingga saat ini, KPK diketahui masih terus mendalami dugaan korupsi proyek Whoosh dan fokus utama mereka adalah menelisik serta menemukan adanya peristiwa pidana dalam proyek strategis nasional tersebut.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menjelaskan bahwa status perkara ini masih di tahap penyelidikan, di mana tim penyelidik berfokus untuk menelusuri konstruksi peristiwa secara utuh.

"Yang pasti tim masih terus melakukan giat-giat penyelidikan, masih terus menelusuri khususnya terkait dengan bagaimana peristiwa, adanya dugaan tindak pidana. Kita menelusuri ya, menemukan peristiwanya dulu," kata Budi dalam keterangannya, Kamis.

Budi pun menjelaskan perbedaan tahap penyelidikan ini dengan tahap penyidikan. 

Menurutnya, penyelidikan adalah proses untuk menemukan dugaan peristiwa pidananya terlebih dahulu, sebelum akhirnya naik ke penyidikan.

"Terkait dengan penyelidikan itu adalah tahapan untuk menemukan dugaan peristiwa pidananya. Jadi ketika kemudian kita menemukan kecukupan alat bukti, maka kemudian untuk menetapkan tersangkanya di penyidikannya," jelas Budi.

Saat disinggung terkait dengan alat bukti, Budi meminta semua pihak agar menunggu hasil penyelidikan yang masih berlangsung.

"Ya ini kan masih berproses ya, jadi kita sama-sama tunggu," ujarnya.

Meski mengonfirmasi proses yang berjalan, Budi menolak membeberkan lebih jauh substansi apa yang sedang ditelisik, termasuk apakah fokusnya pada tahap perencanaan atau eksekusi pembangunan proyek.

"Itu masuk ke materi penyelidikan, jadi kami memang belum bisa menyampaikan," ujar Budi.

Mengenai pihak-pihak yang mungkin dipanggil nanti, Budi belum bisa memerinci siapa saja dan dari pihak mana saja yang akan dipanggil untuk dimintai keterangan.

"Namun kami pastikan bahwa dalam tahapan penyelidikan ini tentu tim juga melakukan permintaan keterangan-keterangan kepada pihak yang diduga mengetahui konstruksi perkara ini. Karena setiap informasi, data dan keterangan dari pihak-pihak tersebut akan membantu dalam proses penyelidikan," kata Budi.

Di tengah proses hukum ini, KPK mengimbau masyarakat untuk tetap menggunakan layanan Whoosh karena penyelidikan tidak boleh mengganggu pelayanan publik.

"Jadi silakan masyarakat untuk tetap bisa menggunakan layanan kereta cepat sebagai salah satu mode transportasi," imbau Budi.

KPK juga membuka pintu bagi masyarakat yang memiliki data atau informasi terkait dugaan korupsi ini untuk mendukung proses investigasi yang sedang berjalan.

Penyelidikan kasus Whoosh ini diketahui telah bergulir sejak awal tahun 2025, lalu sorotan publik menguat setelah mantan eks Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, secara terbuka mengungkap adanya dugaan mark up dalam proyek tersebut.

Mahfud kala itu membandingkan biaya pembangunan per kilometer di Indonesia yang mencapai 52 juta dolar AS, angka yang jauh lebih tinggi dibandingkan di China yang hanya berkisar 17–18 juta dolar AS.