Tekan Kemiskinan dan Stunting, Pemkab Meranti Pangkas Program Seremonial

TRIBUNPEKANBARU.COM, MERANTI – Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti mulai mengarahkan fokus pembangunan tahun 2027 pada program yang berdampak langsung bagi masyarakat, terutama dalam upaya pengurangan kemiskinan, penurunan stunting, serta penguatan ekonomi wilayah kepulauan.

Penegasan tersebut disampaikan Wakil Bupati Kepulauan Meranti, Muzamil Baharudin, saat membuka Forum Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2027, Rabu (4/3/2026), di Ballroom Afifa, Selatpanjang.

Dalam arahannya, Muzamil meminta seluruh perangkat daerah meninggalkan pola perencanaan yang bersifat administratif dan seremonial.

Ia menekankan agar setiap program disusun berbasis data (evidence-based planning), terukur, serta selaras dengan indikator makro pembangunan daerah.

“Setiap perangkat daerah harus memastikan program dan kegiatan mendukung pencapaian indikator makro daerah. Prioritaskan program yang berdampak langsung terhadap pengurangan kemiskinan, peningkatan layanan dasar, penguatan ekonomi masyarakat, serta pembangunan infrastruktur wilayah kepulauan,” tegasnya.

Forum Renja ini merupakan tahapan strategis dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2027, sekaligus menjadi ruang penyelarasan antara hasil Musrenbang kecamatan dengan rancangan program perangkat daerah.

Baca juga: Jadwal WFA Belum Diputuskan, Catat Libur dan Cuti Bersama ASN Pelalawan Hari Raya Idul Fitri 2026

Baca juga: Prakiraan Cuaca Riau 5 Maret 2026, Hujan Berpeluang Guyur Sebagian Wilayah pada Siang Hingga Malam

Adapun tema pembangunan Kabupaten Kepulauan Meranti tahun 2027 adalah Pemantapan Pembangunan untuk Penguatan Daya Saing, Ekonomi Inklusif, Ketahanan Sosial, Budaya, dan Ekologi.

Tema tersebut mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang tidak hanya berorientasi pada angka, tetapi juga berkeadilan dan berkelanjutan, sesuai karakteristik wilayah kepulauan.

Muzamil juga menekankan pentingnya sinergi antarperangkat daerah guna menghindari tumpang tindih program dan pemborosan anggaran.

Ia meminta belanja rutin dan kegiatan yang tidak memiliki dampak terukur untuk dievaluasi secara menyeluruh.

“Sinergi dan kolaborasi harus diperkuat. Belanja yang tidak berdampak langsung kepada masyarakat harus kita evaluasi agar anggaran lebih efektif dan tepat sasaran,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Bappeda Litbang Kepulauan Meranti, Dr. Abu Hanifah, menegaskan bahwa forum tersebut bukan sekadar agenda rutin tahunan, melainkan momentum untuk mempertajam prioritas pembangunan daerah.

“Forum ini bertujuan mengharmonisasikan usulan hasil Musrenbang kecamatan dengan program perangkat daerah. Kita juga mempertajam indikator kinerja serta menyepakati prioritas pembangunan yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah,” terangnya.

Ia menambahkan, pembahasan dalam Forum Renja 2027 difokuskan pada penyelesaian persoalan mendasar, seperti kemiskinan ekstrem, penurunan angka stunting, serta isu-isu strategis lain yang membutuhkan intervensi lintas sektor.

Forum ini juga menjadi bagian dari penguatan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Reformasi Birokrasi Tematik.

Pemerintah daerah berharap setiap rupiah anggaran yang dialokasikan benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kepulauan Meranti. (tribunpekanbaru.com/ Teddy Tarigan)