Presiden Prabowo Dikabarkan Akan Reshuffle Kabinet Hari Ini, Siapa yang Akan Diganti?

TRIBUNPEKANBARU.COM - Presiden Prabowo Subianto dikabarkan akan melakukan perombakan atau reshuffle Kabinet Merah Putih.

Sinyal reshuffle ini kian menguat di ruang publik seiring munculnya berbagai sinyal dari lingkar kekuasaan.

Kabar itu sudah berhembus sejak pekan lalu. Bahkan informasinya dalam waktu dekat, Prabowo akan melakukan reshuffle 'terbatas'.

Informasi yang dihimpun Tribunnews.com, Senin (27/4/2026), sejumlah pos pejabat negara setingkat menteri dan kepala lembaga akan di-reshuffle.

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya menegaskan bahwa urusan pergantian menteri sepenuhnya merupakan hak prerogatif kepala n, egara. 

Ia menyatakan saat ini jajaran kabinet tetap fokus menjalankan tugas pemerintahan.

"Wah itu prerogatif Bapak Presiden, kita siap dengan segala skenario, yang penting sekarang jajaran kabinet kerja aja," ujar Bima Arya saat ditemui di sela-sela kegiatannya.

Baca juga: Isu Prabowo Rombak Kabinet Menguat, Pakar Nilai 3 Nama Menteri Ini Bakal Didepak

Bima juga membantah adanya informasi resmi maupun pembicaraan di internal kabinet mengenai rencana perombakan tersebut. 

Ia mengaku belum menerima instruksi atau kabar apa pun terkait isu yang beredar.

"Enggak ada, kami belum dengar sama sekali," tegasnya.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada informasi resmi dari lingkar istana mengenai kabar reshuffle kabinet tersebut. 

Idrus Marham: Yang Tidak Produktif Harus Diganti

Wakil Ketua Umum Partai Golkar Idrus Marham, menegaskan bahwa reshuffle harus dimaknai sebagai langkah strategis untuk memperbaiki kinerja pemerintahan, termasuk mengganti menteri yang dinilai tidak produktif.

"Menteri-menteri yang tidak produktif harus diganti, siapapun dia," kata Idrus, kepada wartawan, Senin (27/4/2026).

Menurut Idrus, isu reshuffle tidak boleh direduksi hanya sebagai pergantian figur semata. 

Lebih dari itu, reshuffle merupakan instrumen penting dalam sistem pemerintahan presidensial untuk memastikan efektivitas kabinet dalam menjalankan agenda negara.