Wali Kota Pekanbaru Tuntaskan Kursus Pemantapan Pimpinan Daerah, Siap Terapkan Wawasan Baru

Ringkasan Berita:

• Wali Kota Pekanbaru, Agung Nugroho, menjadi satu dari 25 kepala daerah terpilih yang mengikuti KPPD 2025 selama dua pekan di Jakarta.
• Agung memperoleh pengalaman langsung melalui kunjungan lapangan ke Singapura, termasuk praktik pelayanan publik digital dan pengelolaan sampah dari hulu ke hilir.
• KPPD dirancang untuk memperkuat kapasitas kepala daerah dalam menjalankan program strategis nasional, termasuk program Presiden RI Prabowo Subianto.

TRIBUNPEKANBARU.COM, JAKARTA – Wali Kota Pekanbaru, Agung Nugroho, resmi menuntaskan Kursus Pemantapan Pimpinan Daerah (KPPD) Angkatan II Tahun 2025, yang ditutup secara resmi oleh Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya, pada Selasa (18/11/2025) di Jakarta.

Kegiatan yang berlangsung selama dua pekan ini diikuti oleh 25 kepala daerah terpilih dari seluruh Indonesia. 

Mereka merupakan peserta yang dipilih dari 514 bupati dan wali kota untuk mengikuti program strategis yang digelar atas kerja sama Kementerian Dalam Negeri, Lemhannas, dan Purnomo Yusgiantoro Center (PYC).

Baca juga: Wako Pekanbaru Agung Nugroho Ikuti Kursus Pemantapan Kepala Daerah di Lemhanas

Baca juga: Wakil Wali Kota Pekanbaru Dorong Percepatan Program PHTC

Wawasan Baru untuk Pelayanan Publik

Agung Nugroho menyampaikan bahwa dirinya memperoleh banyak pengalaman dan wawasan selama mengikuti KPPD, termasuk praktik pelayanan publik satu pintu berbasis digital yang ia saksikan langsung dalam kunjungan lapangan ke Singapura.

“Kami belajar tentang pengelolaan sampah dari hulu ke hilir, serta budaya bersih dan tertib masyarakat. Banyak praktik baik yang bisa diadaptasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan di Pekanbaru,” ujar Agung.

Ia menegaskan komitmennya untuk menerapkan hasil pembelajaran tersebut dalam pembangunan daerah, khususnya dalam memperkuat pelayanan publik dan tata kelola lingkungan.

KPPD: Penguatan Peran Kepala Daerah

Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya, menekankan bahwa KPPD bertujuan memperkuat kapasitas kepala daerah sebagai negarawan dan pelaksana program strategis nasional, termasuk program prioritas Presiden RI, Prabowo Subianto.

“Yang perlu diketahui masyarakat, kegiatan ini tidak menggunakan anggaran APBD. Seluruh pembiayaan didukung oleh PYC, sehingga tidak ada pemborosan anggaran daerah,” jelas Bima Arya.

Selama kursus, peserta tidak hanya mengikuti sesi kelas, tetapi juga melakukan kunjungan lapangan untuk melihat langsung praktik tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik di luar negeri.

KPPD menjadi bagian penting dari pendidikan Lemhannas yang dirancang untuk memperkuat komitmen kepala daerah dalam menjalankan pemerintahan yang responsif, efisien, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. (tribunpekanbaru.com/Fernando Sikumbang)