DPRD Riau Masih Temukan Banyak OPD Anggarannya Didominasi Gaji dan Tunjangan

TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU - Komisi-komisi di DPRD Riau terus menyusuri anggaran di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) jelang pembahasan di Badan Anggaran (Banggar) dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

Banyak persoalan keuangan yang ditemukan dalam pembahasan di komisi tersebut, mulai dari pencoretan anggaran yang dianggap penting dengan alasan efisiensi hingga anggaran yang tidak seimbang antara kegiatan dan belanja dan tunjangan pegawai.

Seperti temuan Komisi II DPRD Riau, ditemukan pada OPD di dominasi oleh gaji dan tunjangan pegawai.

Sementara anggaran untuk kegiatan hanya sedikit. Ini ditemukan di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau.

Ketua Komisi II Adam menyebut, APBD di Dinas Kelautan dan Perikanan didominasi oleh gaji dan tunjangan pegawai. Bahkan belanja untuk gaji dan tunjangan pegawai saja sampai 70 persen.

"Gaji dan tunjangan mereka 70 persen dari anggaran yang ada. Ini kan banyak, mestinya gaji pegawai itu kan di bawah 50 persen," ujar Adam.

Anggota Fraksi PKS itu mempertanyakan bagaimana Pemerintah Provinsi Riau menganggarkannya.

Baca juga: Tujuh Daerah di Riau Belum Ajukan Draf APBD-P 2025, Termasuk Kota Pekanbaru

Menurutnya, gaji pegawai itu di bawah 50 persen, namun ini sudah 70 persen.

"Bagaimana kita membangun Riau ini kalau gaji pegawai sebanyak itu,"tegasnya.

Persoalan ini muncul, menurut Adam Syafaat karena banyaknya pegawai yang dipekerjakan, padahal tugas dan fungsinya tidak ada, seperti kegiatan juga tidak ada.

"Meletakkan pegawai terlalu banyak di satu dinas, sehingga tidak ada kerjanya,"ujar Adam Syafaat.

(Tribunpekanbaru.com / Nasuha Nasution)