TIMPORA Bergerak di Rohul, Wabup Syafaruddin Poti Apresiasi Imigrasi Kelas I Pekanbaru

TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU - Wakil Bupati Rokan Hulu, H Syafaruddin Poti SH MM mengapresiasi kantor Imigrasi Kelas I Pekanbaru serta pihak lainnya sehingga Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA) sudah mulai bekerja. Wabup Syafaruddin Poti menilai pengawasan orang asing ini sangat penting.

"Kami mengapreasiasi dan terimakasih kepada kepala kantor imigrasi kelas I atas terselenggaranya kegiatan yang sangat penting ini dalam rangka sinergi antar instansi untuk memastikan pengawasan atas keberadaan dan kegiatan orang asing di Rohul ini," kata Wabup Syafaruddin Poti kala membuka acara, Jumat pekan lalu (31/10/2025) di sebuah hotel di Pasir Pengaraian.

Kegiatan ini mengusung tema “Penguatan Peran serta Anggota Timpora dalam Pengawasan Keberadaan dan Kegiatan Warga Negara Asing di Kabupaten Rokan Hulu.”

Turut hadir Kabag TU dan Umum Kanwil Direktorat Jenderal Imigrasi Riau  Junior Manerep Sigalingging, S.H., M.H., Kasi Inteldakim Kantor Imigrasi Kelas I Pekanbaru Fadila Yudha Waskita Ginting, serta sejumlah pejabat daerah seperti Kadis Kesbangpol, Kadis Ketenagakerjaan, Kadis Disdukcapil, dan perwakilan Kodim 0313/KPR Peltu Yakfi.

Kegiatan ini dalam rangka memperkuat pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan warga negara asing (WNA) di wilayah Kabupaten Rokan Hulu.

Wabup Syafaruddin Poti menegaskan pentingnya pengawasan terhadap keberadaan dan aktivitas warga negara asing di tengah pesatnya pertumbuhan sektor industri dan perkebunan di daerah.

"Sektor industri dan perkebunan di Kabupaten Rokan Hulu terus berkembang dengan baik. Namun, seiring dengan pertumbuhan tersebut, kita juga harus memperkuat pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan orang asing di wilayah kita," katanya.

Politisi PDI Perjuangan ini juga menekankan pentingnya komunikasi dan koordinasi antar instansi agar data dan informasi tentang orang asing dapat saling terhubung secara efektif.

"Saya berharap Timpora benar-benar menjalankan peran dan fungsinya, termasuk dalam memantau tenaga kerja asing di perusahaan maupun pihak ketiga yang terlibat dalam kegiatan industri. Mari kita wujudkan sinergi lintas sektor untuk menciptakan suasana kondusif bagi pembangunan di Kabupaten Rokan Hulu," tambahnya.

Sementara itu, Kasi Inteldakim Kantor Imigrasi Kelas I Pekanbaru, Fadila Yudha Waskita Ginting, memaparkan bahwa pembentukan Timpora bertujuan mewujudkan koordinasi lintas instansi yang solid dalam menjaga keamanan nasional dan tertib administrasi keimigrasian.

“Keanggotaan Timpora mencakup unsur Bupati, Kapolres, Dandim, Disdukcapil, serta Imigrasi Kelas I Pekanbaru. Melalui kerja sama ini, diharapkan pengawasan terhadap WNA dapat dilakukan lebih efektif,” jelasnya.

Ia juga mengungkapkan data penegakan hukum keimigrasian: sejak Januari 2022 hingga Desember 2024, tercatat 10 WNA telah dideportasi yang berasal dari Malaysia, Singapura, Myanmar, dan Bangladesh. Sementara pada September 2025, tiga WNA asal Vietnam masih dalam proses tindak lanjut.

Kabag TU dan Umum Kanwil Direktorat Jenderal Imigrasi Riau, Junior Manerep Sigalingging, menjelaskan bahwa tahun 2025 ini Kemenkumham tengah memperbaharui Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 50 Tahun 2016 tentang Timpora.

“Dalam regulasi baru, pengawasan keimigrasian tidak hanya menyasar orang asing, tetapi juga warga negara Indonesia yang terlibat dalam aktivitas lintas negara, termasuk potensi TPPU dan TPPO,” ungkapnya.

Ia menambahkan, saat ini terdapat tiga warga negara asing yang menikah dengan warga lokal di Rokan Hulu, dan seluruhnya telah diverifikasi keberadaannya.