Jangan Sampai Gagal Bayar Gaji PPPK

Pengamat Kebijakan Publik Universitas Riau, Saiman Pakpahan

TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU - Kebijakan rekrutmen PPPK dan PPPK paruh waktu sejatinya menjadi angin segar bagi tenaga honorer.

Namun kondisi ini justru menyisakan persoalan pelik terkait manajemen anggaran di tingkat daerah.

Ketidaksiapan kas daerah dalam menanggung beban gaji pegawai bisa memicu ancaman gagal bayar yang serius.

Keberadaan PPPK dan PPPK paruh waktu merupakan kebijakan strategis nasional yang dirancang untuk mengakomodasi tenaga honorer yang telah lama mengabdi ke dalam sistem kepegawaian resmi.

Secara struktur, status PPPK dinilai lebih tinggi dibandingkan tenaga honorer.

Namun peningkatan status ini tidak selalu diikuti oleh kepastian finansial di daerah.

Persoalan utama muncul ketika jumlah personel yang direkrut tidak sinkron dengan ketersediaan anggaran di kas daerah.

Hal ini bisa mengakibatkan terjadinya fenomena tunda bayar atau gagal bayar gaji yang berdampak langsung pada kesejahteraan pegawai.

Dinamika ini memaksa pemerintah daerah agar menempatkan pembayaran gaji PPPK sebagai prioritas utama di atas kebutuhan pembangunan lainnya.

Ini adalah persoalan kebutuhan dasar. Mereka sudah dipekerjakan, maka haknya wajib dibayarkan. Pemerintah daerah melalui organisasi perangkat daerah memiliki tanggung jawab moral untuk memfasilitasi kebutuhan gaji anggotanya.

Manajemen anggaran menjadi cara untuk memastikan adanya gaji bagi PPPK dan PPPK paruh waktu. Ini harus menjadi catatan khusus dalam perencanaan anggaran. Apalagi di tengah isu efisiensi anggaran.

Kondisi ini membuat pemerintah daerah melakukan pemangkasan pada pos belanja lain yang kurang mendesak untuk menutupi defisit. Namun gaji bagi PPPK maupun PPPK paruh waktu harus dibayarkan karena merupakan hak mereka.

Pemerintah daerah harus melakukan perencanaan yang terukur guna memastikan setiap rekrutmen baru didasarkan pada proyeksi kas daerah yang akurat. Jangan sampai terjadi penundaan pembayaran untuk gaji PPPK dan PPPK paruh waktu.

Mengingat rekrutmen ini adalah perintah dari pemerintah pusat, maka pemerintah daerah wajib mencari solusi kreatif guna memastikan hak-hak dasar pegawai tidak terabaikan. Kondisi anggaran yang terbatas menjadi pengingat bagi setiap kepala daerah.

Kebijakan publik yang bersifat nasional memerlukan ketahanan fiskal daerah yang matang agar tidak mengorbankan hak-hak dasar para pekerjanya. Maka pemerintah daerah juga harus melakukan evaluasi total dalam menyusun perencanaan yang lebih terukur untuk tahun anggaran mendatang.

(Tribunpekanbaru.com/ Fernando Sikumbang)