Tidak Semua Daerah Sama

Elfiandri, Pengamat Sosial dan Kebijakan Publik Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU - Instruksi Menteri Dalam Negeri agar kepala daerah tidak meninggalkan wilayahnya sepekan sebelum hingga sepekan setelah lebaran pada dasarnya memiliki tujuan yang baik.

Yakni memastikan pelayanan publik tetap berjalan dan berbagai potensi persoalan selama masa mudik dapat ditangani dengan cepat.

Momentum lebaran memang identik dengan meningkatnya mobilitas masyarakat, sehingga pemerintah daerah dituntut tetap siaga.

Namun kebijakan tersebut tidak serta-merta bisa diberlakukan secara seragam di seluruh daerah. Kondisi setiap wilayah di Indonesia sangat berbeda, baik dari sisi geografis, tingkat kerawanan bencana, maupun dinamika sosial masyarakatnya. Karena itu, penerapan kebijakan semestinya mempertimbangkan karakteristik masing-masing daerah.

Ada daerah yang memang membutuhkan perhatian lebih karena memiliki potensi bencana, jalur mudik padat, atau risiko gangguan keamanan. Di wilayah seperti itu, kehadiran kepala daerah tentu sangat penting untuk memastikan koordinasi berjalan baik dan penanganan dapat dilakukan dengan cepat.

Sebaliknya, ada pula daerah yang relatif stabil dan tidak memiliki kerawanan khusus selama masa lebaran. Dalam situasi seperti itu, larangan yang terlalu kaku justru bisa dianggap tidak proporsional. Pemerintah seharusnya memberi ruang kebijakan yang lebih fleksibel.

Pendekatan yang lebih realistis adalah dengan membagi peran antara kepala daerah dan wakilnya. Jika kepala daerah memiliki agenda pribadi seperti bersilaturahmi atau kegiatan keluarga, wakil kepala daerah dapat tetap berada di daerah untuk memastikan roda pemerintahan berjalan normal.

Silaturahmi saat lebaran merupakan tradisi yang sangat kuat dalam masyarakat Indonesia, termasuk bagi para pejabat publik. Wajar jika kepala daerah juga ingin meluangkan waktu untuk keluarga atau kerabat, selama hal tersebut tidak mengganggu pelayanan kepada masyarakat.

Karena itu, pembatasan aktivitas kepala daerah sebaiknya tidak dipahami semata sebagai larangan, melainkan sebagai pengingat agar mereka tetap menjaga tanggung jawab terhadap daerah yang dipimpin. Keseimbangan antara tugas publik dan kehidupan pribadi tetap perlu dijaga.

Hal yang jauh lebih penting sebenarnya adalah memastikan aspek-aspek krusial selama Lebaran benar-benar terkendali. Misalnya kelancaran transportasi, keamanan lingkungan, serta ketersediaan bahan pangan bagi masyarakat. Ini adalah persoalan yang paling sering menjadi perhatian publik setiap musim mudik.

Selain itu, keamanan masyarakat juga perlu mendapat perhatian khusus. Pada masa libur panjang, sering kali terjadi peningkatan potensi gangguan keamanan karena banyak rumah ditinggal pemiliknya. Penguatan pengawasan di tingkat daerah menjadi sangat penting dalam situasi seperti ini.

Di era teknologi saat ini, pengawasan dan koordinasi pemerintahan tidak selalu harus dilakukan dengan kehadiran fisik secara terus-menerus. Kepala daerah tetap bisa memantau perkembangan di wilayahnya melalui sistem komunikasi yang terhubung dengan jajaran perangkat daerah dan aparat keamanan.

Karena itu, yang lebih penting bukan sekadar melarang kepala daerah meninggalkan wilayahnya, tetapi memastikan sistem pengawasan dan pelayanan publik tetap berjalan efektif. Selama kebutuhan masyarakat terpenuhi dan situasi daerah tetap terkendali, pendekatan yang lebih fleksibel justru bisa menjadi solusi yang lebih bijak.

(Tribunpekanbaru.com/Alexander)