Hearing DPRD Pelalawan: Dirut PT RSTM dan PT GHS Tak Hadir, Terungkap Ribuan Hektar Lahan Sambu Grup

TRIBUNPEKANBARU.COM, PELALAWAN - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pelalawan menyentil perwakilan perusaahan dari PT Guntung Hasratmakmur (GHS) dan PT Riau Sakti Trans Mandiri (RSTM) yang hadir dalam rapat, Selasa (7/4/2026).

Pasalnya, perwakilan PT GHS dan PT RSTM yang datang saat pertemuan bukanlah Direktur Utama (Dirut) sebagai penentuan kebijakan di perusahaan.

Padahal rapat kali ini membahas hal-hal yang berkaitan dengan kewajiban perusahaan kepada masyarakat di tiga desa di wilayah Kecamatan Teluk Meranti dan Kecamatan Kuala Kampar. 

Sejatinya Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPRD Pelalawan dengan PT GHS dan PT RSTM bersama dengan Kepala Desa (Kades) Labuhan Bilik, Desa Sokoi, dan Desa Sungai Mas serta Aliansi Pemuda Kubangan (APK).

Turut hadir juga Dinas Perkebunan dan Peternakan (Disbunak) dan Bagian Tata Pemerintahan Setdakab. 

Rapat dipimpinan oleh Wakil Ketua I DPRD Baharudin dan Wakil Ketua ll Tengku Azriwardi didampingi Ketua Komisi II Abdul Nasib serta beberapa anggota dewan lainnya.

Sedangkan perwakilan PT GHS dan PT RSTM cuma dihadiri General Manager (GM) Prius Manullang serta dua orang humas. 

Dalam rapat ini juga baru diketahui, jika dua perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit dan kebun kelapa ini merupakan satu grup yang berafiliasi ke PT Pulau Sambu maupun Sambu Grup.

"Dalam surat kami, yang diundang itu Dirut perusahaan, namun yang datang pak GM dan humas. Ini perlu penjelasan pimpinan," kata Ketua Komisi II Abdul Nasib salah rapat dibuka, Selasa (7/4/2026).

Politisi Partai Gerindra ini mengaku kecewa dengan kedua perusahaan yang dinilai tidak menghormati lembaga DPRD Pelalawan melalui surat undangan rapat.

Baca juga: WFH Dianggap Mengganggu Pelayanan Publik, Politisi PDI Perjuangan Sebut Tak Efektif Hemat Energi

Baca juga: Harga Kantong Plastik Dikeluhkan Pedagang, Disperindag Riau Pastikan Kenaikan Tidak Signifikan

Namun kehadiran perwakilan perusaahan yang bukan pejabat yang bisa mengambil keputusan terkesan sia-sia.

Sebab topik yang dibahas terkait kewajiban perusahaan dalam membangun pola kemitraan kepada warga tempatan di Desa Labuhan Bilik, Sokoi, dan Sungai Mas. Termasuk program CSR serta keluhan mengenai kanal yang tak pernah dibersihkan hingga menimbulkan banjir. 

"Kami bukannya tidak menghargai kehadiran bapak-bapak, tapi lembaga ini punya marwah. Setiap perusahaan yang beroperasi di Pelalawan, ikuti aturan main di sini. Harusnya Dirut yang hadir," tambah Abdul Nasib. 

Wakil Ketua Baharudin ikut menimpali sentilan dari Abdul Nasib kepada PT RSTM dan PT GHS.

Ia menanyakan kehadiran perwakilan perusahaan dilengkapi surat kuasa dari Dirut atau hanya datang tanpa ada kuasa pimpinan perusaahan.