Dampak Pasokan BBM Terbatas
Perkuat Kesadaran Pentingnya Efisiensi Konsumsi Energi
Ketergantungan energi fosil masih tinggi, sementara kemampuan pengolahan minyak mentah menjadi BBM siap pakai belum signifikan.
Penulis: Nasuha Nasution | Editor: M Iqbal
Assoc. Prof. DR. H. Edyanus Herman Halim, SE, MS, Ekonom Universitas Riau
TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU - Tekanan geopolitik global telah memicu kenaikan harga BBM di berbagai belahan dunia. Ketegangan di Selat Hormuz turut memengaruhi pasokan energi, termasuk ke Indonesia. Di sisi lain, Indonesia belum mampu memproduksi BBM dalam jumlah yang cukup sehingga masih bergantung pada impor.
Hingga April 2026, sekitar 50 persen kebutuhan bensin nasional setara kurang lebih 20 juta kiloliter per tahun masih diimpor. Total konsumsi bensin nasional mencapai 39 - 40 juta kiloliter per tahun, sementara konsumsi minyak mentah mencapai sekitar 1,6 juta barel per hari.
Impor ini dilakukan untuk menutupi selisih antara produksi dalam negeri dan kebutuhan nasional. Akibatnya, impor minyak, termasuk BBM dan LPG, membebani negara hingga sekitar Rp500 triliun per tahun.
Kondisi tersebut menyebabkan ketersediaan BBM dalam negeri menjadi tidak memadai. Dampaknya, kelangkaan BBM, terutama BBM bersubsidi, tidak dapat dihindari.
Sebagai langkah penanganan, pemerintah menerapkan kebijakan pembatasan konsumsi guna menjaga keseimbangan pasokan bagi setiap segmen pasar.
Namun, kebijakan ini juga berdampak langsung pada kelompok tertentu, seperti nelayan. Selain ketersediaan yang terbatas, harga BBM yang meningkat semakin menambah beban mereka.
Kenaikan harga BBM juga memicu dampak lanjutan berupa inflasi. Harga berbagai kebutuhan pokok meningkat, biaya transportasi naik, dan ongkos produksi ikut terdorong. Kondisi ini membuat masyarakat terhimpit dari dua sisi: kelangkaan BBM dan kenaikan harga barang kebutuhan.
Pemerintah menghadapi tantangan besar dalam mengendalikan situasi ini, salah satunya karena kebijakan energi nasional yang selama ini belum dikelola secara strategis.
Ketergantungan terhadap energi fosil masih sangat tinggi, sementara kemampuan pengolahan minyak mentah menjadi BBM siap pakai belum menunjukkan peningkatan signifikan.
Di sisi lain, pengembangan energi alternatif berjalan relatif lambat, padahal Indonesia memiliki potensi sumber daya yang sangat besar.
Ke depan, tata kelola energi nasional perlu ditata ulang secara menyeluruh. Kebocoran dan pemborosan yang terjadi harus diminimalkan. Pengembangan energi alternatif seperti sawit (bioenergi), tenaga air, angin, dan panas bumi perlu dipercepat demi mewujudkan ketahanan energi yang berkelanjutan.
Kebutuhan energi nasional dipastikan akan terus meningkat seiring pertumbuhan penduduk dan perkembangan aktivitas ekonomi masyarakat. Pola konsumsi energi pun akan terus berubah dan cenderung meningkat.
Oleh karena itu, kondisi yang kompleks ini seharusnya menjadi momentum untuk memperkuat kesadaran akan pentingnya efisiensi konsumsi energi, perbaikan manajemen energi, serta peningkatan kemampuan dalam memproduksi energi dari berbagai sumber.
Penguasaan teknologi juga perlu terus didorong agar Indonesia mampu menghasilkan energi secara efisien dan berkelanjutan.
| Antrean Mengular di SPBU, Warga Siak Keluhkan Sulitnya Pertalite |
|
|---|
| Polda Riau Pantau Distribusi BBM Subsidi Antisipasi Penyelewengan, Tempatkan Personel di Semua SPBU |
|
|---|
| Ada 18 Perusahaan Penyalur BBM di Kabupaten Siak, Rata-rata Antrean Panjang Setiap Hari |
|
|---|
| Pasokan Ditambah 50 Persen, Antrean BBM di Pekanbaru Mulai Terurai |
|
|---|
| Pertalite Kosong di SPBU, Warga Pekanbaru Terpaksa Beli Rp15 Ribu per Liter di Pengecer |
|
|---|
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/pekanbaru/foto/bank/originals/Edyanus-Herman-Halim-Ekonom-Universitas-Riau-1.jpg)