Ada Skema Gaji Guru Bantu dari Kemendikdasmen, Disdikpora Kampar dan DPRD Akan Temui Provinsi

TRIBUNPEKANBARU.COM, KAMPAR - Pemerintah Kabupaten Kampar belum memutuskan kebijakan tentang gaji guru bantu yang diserahkan Pemerintah Provinsi Riau. Guru bantu provinsi itu tidak berstatus Aparatur Sipil Negara (non-ASN). 

Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga (Disdikpora) Kampar, Helmi mengatakan, ada skema gaji guru yang bukan Apatatur Sipil Negara (non-ASN) dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen). 

Skema itu berdasarkan Surat Edaran (SE) Mendikdasmen Nomor 7 Tahun 2026 tentang Penugasan Guru non-ASN pada Satuan Pendidikan yang Diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Tahun 2026. 

"Kalau untuk di daerah (penganggaran gaji guru non-ASN) tidak ada regulasinya. Tetapi mempedomani SE 7/2026 itu," katanya kepada Tribunpekanbaru.com, Rabu (6/5/2026).

Oleh karena itu, pihaknya berencana menemui Pemerintah Provinsi Riau, Kamis (7/5/2026). Anggota DPRD Kampar juga direncanakan ikut.

"Rencananya besok dengan DPRD ke provinsi untuk berkonsultasi," katanya. 

Adapun isi SE itu, menyatakan bahwa guru non-ASN tetap melaksanakan tugasnya pada satuan pendidikan yang diselenggarakan pemerintah daerah. Guru non-ASN yang dimaksud, harus memenuhi kriteria. 

Kriteria itu terdiri dari:

a. terdata sebagai guru non-ASN pada Data Pendidikan sampai dengan 31 Desember 2024: dan 

b. masih aktif melaksanakan tugas pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah. 

Terdata tidaknya guru non-ASN dapat dicek pada laman Ruang SDM. Masa penugasan itu dilaksanakan sampai dengan 31 Desember 2026.

Sementara gaji guru non-ASN itu, diatur dengan ketentuan sebagai berikut: 

a. memiliki sertifikat pendidik dan memenuhi beban kerja mendapat tunjangan profesi guru,

b. memiliki sertifikat pendidik tidak memenuhi beban kerja mendapat insentif dari Kemendikdasmen; dan

c. belum memiliki sertifikat pendidik mendapat insentif dari Kemendikdasmen.