Hasil Evaluasi WFH ASN Pelalawan Setelah 2 Bulan Diterapkan, Efisensi Belum Signifikan

TRIBUNPEKANBARU.COM, PELALAWAN - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pelalawan telah melakukan evaluasi terhadap penerapan Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang telah berjalan selama dua bulan terakhir. 

WFH mulai diberlakukan Pemda Pelalawan sejak 10 April yang lalu. Setiap hari Jumat dalam satu pekan, ASN bekerja dari rumah atau Work From Home (WFH).

Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) serta PPPK paruh waktu tidak masuk kantor dan hanya bekerja dari rumah masing-masing.

Hanya pejabat eselon lll dan II yang berkantor, termasuk instansi pelayanan lainnya.

Setelah berjalan dua bulan pelaksanaan WFH setiap hari Jumat, Pemkab melalui Badan Kepegawaian Pengembangan dan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Pelalawan telah melakukan evaluasi atas pelaksanaan WFH sejak awal April.

Hal ini juga sesuai dengan arahan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

"Kita sudah membantu kajian dan evaluasi WFH selama dua bulan ini. Sudah kami sampaikan ke Mendagri, sesuai arahan pak bupati," ujar Kepala BKPSDM Pelalawan, Darlis M.Si kepada tribunpekanbaru.com, Kamis (4/6/2026).

Ia menerangkan, ada beberapa poin penting dari hasil evaluasi yang dilakukan Pemda Pelalawan. Diantaranya tingkat kepatuhan ASN yang menjalani WFH diklaim mencapai 90 persen.

Pegawai yang bekerja dari rumah merespon cepat setiap panggilan, pekerjaan, dan tugas yang diberikan pimpinan unit ataupun kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) masing-masing.

Kemudian melakukan presensi online dengan tertib sesuai jam yang telah ditentukan.  

"Ada 10 persen yang perlu diingatkan lagi akan tugas dan kepatuhannya. Mereka juga lupa dan terlambat mengisi absensi dan tak ada toleransi terkait presensi ini," papar Darlis.

Terkait efisensi yang dihasilkan dari WFH selama dua bulan ini dinilai belum signifikan.

Seputar tagihan listrik kantor yang WFH terlihat masih berkurang sedikit dari sebwlum penerapan WFH. 

Kemungkinan akan terlihat maksimal pada tagihan bulan Juni ini.

Sedangkan terkait konsumsi Bahan Bakar Minyak (BBM) di setiap OPD juga belum signifikan menurun. Pasalnya, penggunaan Mobil Dinas (Mobnas) merupakan pejabat eselon ll dan lll yang tidak terdampak WFH.