Dibalik Dolar Rp18 Ribu, Ada Ancaman bagi Rakyat dan Pengusaha

Dahlan Tampubolon Ekonom Senior Universitas Riau 

TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU - Kurs rupiah yang sudah menembus Rp18.129 per dolar AS ini bukan main-main lagi. Menurut saya, kondisi ini sudah masuk fase gawat. Kalau kita bedah menggunakan logika Interest Rate Parity, modal asing memang sedang kabur dari negara-negara berkembang karena tergiur imbal hasil obligasi Amerika Serikat yang lebih gurih.

Dolar dicari orang di mana-mana sebagai safe haven di tengah situasi geopolitik yang sedang panas-panasnya. Jadi, rupiah kita ibarat kapal kecil yang diterpa ombak besar dari samudra global. Kita di Riau pun ikut terguncang karena ketergantungan ekonomi daerah pada ekspor komoditas yang nilainya dihitung menggunakan dolar.

Secara fundamental, kita sebenarnya sedang mengidap penyakit struktural yang disebut Dutch Disease versi modern. Kita terlalu lama mabuk dengan surplus ekspor sawit dan migas, tetapi lupa membangun industri manufaktur yang tangguh di dalam negeri.

Ketika harga komoditas global mulai lesu sementara impor, terutama untuk kebutuhan industri dan pupuk, masih sangat tinggi, neraca perdagangan kita pun berdarah-darah. Teori Mundell-Fleming menjadi nyata di depan mata: nilai tukar yang mengambang bebas akan sangat rentan ketika neraca perdagangan tidak seimbang.

Dampaknya terhadap masyarakat kecil di Riau tentu terasa sangat pedih. Harga-harga di pasar tradisional mulai merangkak naik karena biaya logistik dan harga barang impor, seperti gandum, tepung, serta bahan kimia pupuk, ikut melambung. Fenomena ini dalam ilmu ekonomi dikenal sebagai Cost-Push Inflation. Pedagang kecil dan petani yang tidak memiliki aset dolar harus menanggung beban tersebut sendirian, sementara pendapatan mereka cenderung berjalan di tempat.

Akibatnya, daya beli masyarakat perlahan terus tergerus. Uang yang sama kini tidak lagi mampu membeli barang sebanyak sebelumnya. Masyarakat berpenghasilan pas-pasan menjadi kelompok yang paling rentan menghadapi situasi ini. Ibarat orang yang dijemur di bawah terik matahari tanpa payung pelindung, tekanan ekonomi dirasakan sedikit demi sedikit, tetapi dampaknya nyata.

Bagi pelaku usaha di Riau, kondisi ini juga merupakan badai yang membuat pusing. UMKM yang bergerak di sektor kuliner, perdagangan, maupun jasa masih sangat bergantung pada bahan baku yang harganya terkerek oleh kurs dolar. Margin keuntungan yang sebelumnya sudah tipis kini semakin tergerus. Kalau mereka menaikkan harga, konsumen bisa berkurang. Namun jika harga tetap dipertahankan, keuntungan bisa habis bahkan berujung kerugian.

Inilah yang dalam ekonomi disebut sebagai distributional effects of exchange rate. Dampak pelemahan nilai tukar tidak dirasakan secara merata. Korporasi besar mungkin masih memiliki instrumen perlindungan risiko seperti hedging, tetapi UMKM tidak memiliki kemewahan tersebut. Mereka hanya bisa bertahan dengan berbagai keterbatasan yang ada.

Apa yang sebenarnya sedang terjadi? Menurut saya, Indonesia, dan Riau khususnya, sedang diuji kedewasaannya dalam mengelola ekonomi. Kita terlalu percaya diri dengan sistem keuangan yang sangat terbuka, padahal fondasi sektor riil kita belum cukup kokoh. Selama pembangunan masih bergantung pada hot money atau modal spekulatif asing, kita akan terus menjadi sasaran gejolak sentimen pasar global.

Karena itu, kebijakan moneter Bank Indonesia saja tidak akan cukup jika tidak dibarengi keberanian pemerintah pusat dan daerah untuk mengubah struktur ekonomi. Langkah konkret harus dimulai dari disiplin fiskal. Hentikan proyek-proyek mercusuar yang menghabiskan anggaran besar tetapi minim dampak langsung bagi ekonomi rakyat. Fokuslah pada belanja produktif yang mampu menekan ketergantungan terhadap impor.

Di Riau, misalnya, pengembangan industri hilir sawit harus menjadi prioritas. Jika kita mampu menggantikan sebagian bahan baku impor dengan produk lokal dan memperkuat industri pengolahan di daerah sendiri, ketergantungan terhadap dolar akan berkurang secara signifikan. Pemerintah harus berani memberikan insentif kepada industri pengolahan lokal agar kita tidak terus-menerus hanya menjadi penjual bahan mentah.

Selain itu, Bank Indonesia perlu lebih agresif mendorong implementasi Local Currency Transaction (LCT). Jangan semua transaksi perdagangan bergantung pada dolar AS. Jika perdagangan dengan negara-negara tetangga dapat dilakukan menggunakan mata uang lokal, kebutuhan terhadap dolar otomatis berkurang dan rupiah memiliki ruang yang lebih panjang untuk bertahan. Pada saat yang sama, pemerintah harus menjaga daya beli masyarakat melalui subsidi yang tepat sasaran, memastikan rantai pasok kebutuhan pokok berjalan lancar, serta mencegah praktik penimbunan yang memperburuk keadaan. 

Pesan saya sederhana: jangan panik, tetapi tetap waspada. Ekonomi kita masih punya napas. Namun tanpa keberanian melakukan restorasi ekonomi yang benar-benar pro-rakyat dan pro-industri dalam negeri, kita akan terus menghadapi persoalan yang sama setiap kali badai global datang menghantam. (Tribunpekanbaru.com/Alexander)