Gaji Pegawai Non ASN dan Guru Ngaji di Siak Belum Dibayarkan, Bupati Akui Fiskal Daerah Tidak Sehat

TRIBUINPEKANBARU.COM, SIAK -  Gaji pegawai non ASN, tenaga BHL, hingga guru ngaji di Kabupaten Siak kembali mengalami keterlambatan pembayaran. Kondisi ini disampaikan langsung Bupati Siak Afni Z, Kamis (30/10/2025).

Dua hari sebelumnya, ia meninjau Pasar Seni Siak dan berdialog dengan para tenaga harian lepas yang mengeluhkan hal serupa. Afni menjelaskan situasi keuangan secara gamblang dan tidak lupa meminta maaf. 

“Saya jelaskan apa adanya. Per 28 Oktober 2025, kas Kabupaten Siak hanya ada sekitar Rp7 miliar. Sementara kewajiban yang harus dibayarkan bulan ini mencapai Rp125 miliar. Setidaksehat itu fiskalnya,” ujar Bupati.

Menurutnya, gaji bagi pegawai non ASN, guru ngaji, dan berbagai tenaga bantu daerah seharusnya sudah dibayarkan pada 25 Oktober 2025. Namun, hingga kini dana transfer dari pemerintah pusat belum juga masuk ke kas daerah.

“Dana transfer baru akan masuk tanggal 31 Oktober. Kami sudah nego ke KPPN agar bisa lebih cepat, karena ini menyangkut hajat hidup orang banyak. Tapi mereka tetap akan mentransfer hak daerah tanggal 31 Oktober, entah jam berapa,” tambahnya.

Dengan kondisi tersebut, ia menegaskan hampir dipastikan akan terjadi keterlambatan lagi dalam pembayaran gaji. Pemerintah daerah, kata dia, tidak tinggal diam dan tengah berupaya mencari solusi.

“Saya sudah minta BKD mencarikan alternatif dana talangan agar kami bisa mencicil pembayaran dalam minggu ini juga, untuk beberapa OPD,” jelasnya.

Meski demikian, ia memprediksi sisa pembayaran baru bisa dilakukan mulai Senin, 3 November 2025. Bupati pun menyampaikan permohonan maaf atas keterlambatan ini.

“Saya mohon maaf atas keterlambatan ini. Percayalah, kami sebagai pemimpin jauh tidak nyaman dengan situasi ini. Kami tidak diam, tidak berpangku tangan, tapi terus mencari solusi serta alternatif tercepat untuk membayarkan kewajiban,” ungkapnya.

Ia juga berjanji akan membuka data kondisi keuangan daerah secara transparan kepada publik.

“Kami akan jabarkan secara lengkap proporsi fiskal daerah dan ikhtiar yang dilakukan, sebagai bentuk keterbukaan informasi publik,” tutupnya. (Tribunpekanbaru.com/mayonal putra)