Pemprov Tidak Mau Lepas Aset Pasar Cik Puan ke Pemko Tanpa Ada Hasil

Laporan Wartawan Tribun Pekanbaru, Nasuha Nasution

TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU - Pemerintah Provinsi Riau mengakui sampai saat ini belum ada kesepakatan dalam pengelolaan pasar Cik Puan dengan Pemko Pekanbaru. Karena Pemprov tidak mau melepas begitu saja aset pasar tersebut tanpa ada hasil yang didapat Pemprov.

Ini menjawab pernyataan Pemko sebelumnya yang melemparkan persoalan pasar Cik Puan ke Pemprov Riau. Dimana dalam pernyataan Pemko, Provinsi yang tidak mau menyerahkan lahan pasar tersebut ke Pemko.

"Kalau itu aset kita tentu harus ada perhitungan bagi kita. Kalau ada Hibah harus ada penghapusan aset dari kita dan butuh proses, "ujar Asisten II Setdaprov Riau Masperi kepada Tribun Rabu (3/1/2017).

Masperi melihat pasar Cik Puan sendiri merupakan aset Pemprov yang cukup representatif. Sehingga apapun kondisinya harus ada manfaat bagi Pemprov Riau dengan aset tersebut.

"Pemko tidak ada kepastian dan mereka ingin kelola swasta sepenuhnya. Namun dampak dari pemanfaatan itu bagi kita kan tidak ada, makanya kita ingin jelas, "ujar Masperi.

Makanya untuk masa depan Pasar Cik Puan tersebut, sebaiknya harus berumbuk lagi, dan bahkan harus dibicarakan untuk tingkat tinggi.

"Intinya itukan aset Pemprov disitu, ketika ada manfaat harus ada hasil yang diterima oleh Pemprov. Itu saja yang kami inginkan dari Pemprov, "jelas Masperi.

Jika dalam pembicaraan nanti Pemprov akan menyampaikan harus mendapatkan hasil dari pengelolaan Pasar Cik Puan tersebut baik itu bagi hasil maupun dividen yang didapat.

"Bisa saja melalui bagi hasil pengelolaan maupun dapat dividen," ujarnya.

Sebelumnya, Gubernur juga meminta kepada OPD untuk memanfaatkan potensi yang ada tidak hanya Badan Pendapatan Daerah, termasuk pengelolaan pasar Cik Puan dan potensi lainnya.

"Semua OPD harus mengejar potensi PAD yang ada, agar PAD tahun 2018 bisa diraih maksimal, "jelasnya. (*)