4 Presiden Bebaskan Perayaan Imlek, Di Bawah Rezim Siapakah yang Paling Disenangi

TRIBUNPEKANBARU.COM - Bagi masyarakat Tionghoa, rezim orde baru adalah satu-satunya rezim yang meninggalkan kenangan buruk terkait dengan kebebasan mereka dalam mengekpresikan diri.

Di masa rezim yang dipimpin oleh Presiden Soeharto itu, masyarakat Tionghoa dilarang melakukan aktivitas publik menyangkut kegiatan keyakinan dan kebudayaan mereka.

Termasuk perayaan imlek. Di masa ini, imlek digelar di kalangan terbatas dan sembunyi-sembunyi.

Saat rezim Soeharto jatuh oleh gerakan reformasi, nasib baik pun berpihak kepada kalangan Tionghoa.

Di zaman presiden Abdurrahman Wahid, kran kebebasan mulai dibuka terhadap berbagai kegiatan kebudayaan dan kepercayaan masyarakat Tionghoa.

Dari titik inilah jalan bebas masyarakat Tionghoa dipancang.

Pada tahun 2001, Presiden ke-4 Republik Indonesia Gus Dur membuka kebebasan beragama bagi masyarakat Tionghoa dengan menerbitkan Keputusan Presiden Nomor 19/2001 pada tanggal 9 April 2001.

Saat itu juga meresmikan Imlek sebagai hari libur fakultatif (hanya berlaku bagi mereka yang merayakannya).

Dengan keppres itu, belenggu terhadap masyarakat Tionghoa pun lepas. Sejak saat itu hingga sekarang, mereka bebas menggelar perayaan Imlek.

Tercatat sudah empat Presiden yang membuka kran seluas-luasnya bagi masyarakat Tionghoa untuk menunjukan eksistensi mereka.

Pada zaman rezim Megawati, masyarakat Tionghoa mendapat kado. Ketika menghadiri perayaan imlek 2553 Kongzili yang diselenggarai oleh MATAKIN bulan Februari 2002 Masehi.

Presiden Megawati Soekarnoputri mengumumkan mulai 2003, Imlek menjadi hari Libur Nasional .

Pengumuman ini ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2002 tentang Hari Tahun Baru Imlek tertanggal 9 April.

Baca: Siapa Sangka, 30 Tahun Dikekang, Imlek Kini Bebas Dirayakan

Baca: Tak Hanya Gong Xi Fa Cai, 14 Ucapan Selamat Imlek Ini Juga Bisa Anda Gunakan