Dewan Kritisi Lambannya Pembebasan Lahan Pembangunan Tapak Tower Tol Listrik di Riau.
Komisi IV DPRD Riau yang membidangi masalah listrik menyesalkan lambannya kinerja Perusahaan Listrik Negara (PLN)
Penulis: Alex | Editor: Budi Rahmat
Laporan Wartawan Tribun Pekanbaru, Alexander
TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU- Komisi IV DPRD Riau yang membidangi masalah listrik menyesalkan lambannya kinerja Perusahaan Listrik Negara (PLN) Unit Induk Pembangunan (UIP) II Sumbagteng dalam upaya pembebasan lahan untuk pembangunan tapak tower tol listrik di Riau.
Salah seorang anggota DPRD Riau, Abdul Wahid mengatakan, pihaknya menyayangkan upaya pembebasan lahan pembangunan tapak tower tol listrik tersebut masih jalan di tempat.
Baca: Edarkan Sabu di Lingkungan Kampus, Tiga Mahasiswa di Padang Terancam Putus Kuliah
Baca: Mengenal Lebih Dekat Sosok Dilraba Dilmurat, Aktris Cantik yang Digilai Alexandre Pato
Padahal, semakin adanya kantor PLN UIP II yang dipusatkan di Riau, menurut Wahid seharusnya menunjukkan progres yang makin luju dibanding dengan sebelumnya.
"Seharusnya, ada kantor di sini makin cepat progresnya, bukan malah makin nggak jelas. Kita heran, mengapa progres pembebasan lahan tersebut sekarang tidak seperti dulu lagi," kata Wahid kepada Tribun, Rabu (21/3/2018).
Ketua DPW PKB Riau ini juga mengatakan, pihak PLN UIP II tidak bisa beralasan mendapatkan kendala karena masyarakat keberatan membebaskan lahannya, atau warga yang bersangkutan tidak berada di tempat.
Dikatakannya, kalau masalah itu, sudah sejak dulu pihak yang mengurus pekerjaan yang sama bisa mendapatkan solusi, dan pembebasan lahan terbilang cepat.
Baca: Bentuk Tim Percepatan PAD, Pemkab Kampar Akan Sisir Penunggak Pajak
"Kalau masalah itu disebutkan, sejak dulu masalahnya juga sama, tapi mengapa pihak yang sebelumnya bisa menyelesaikan dan mendapatkan jalan keluarnya," imbuh Ketua Fraksi PKB DPRD Riau ini.
Wahid juga menjelaskan, jika masalah pembebasan lahan tapak tower listrik ini tidak tuntas, maka akan berpengaruh kepada pembangunan tol listrik, yang menjadi program pemerintah pusat.
"Untuk Riau, masih ada sekitar 200 desa lebih yang masih belum dialiri listrik. Kalau tak tuntas tentu program pemerintah pusat untuk menerangkan seluruh daerah dan desa akan gagal, karena kinerja PLN yang tak jelas di Riau. Belum lagi ditambah dengan berbagai keluhan masyarakat soal listrik mati dan makin buruknya layanan PLN," tuturnya.
Sebelumnya, Humas Perusahaan Listrik Negara (PLN) Unit Induk Pembangunan (UIP) II Sumbagteng, Desril mengatakan, ada beberapa faktor yang menyebabkan terkendalanya pembebasan lahan tersebut.
Baca: Mengejutkan, Ustaz Ini Dukung Opick Punya Istri Ketiga, Jika Belum Dia Siap Mencarikan
