Plh Sekko Tak Hadir Hearing, Ketua DPRD Sahril Sebut Pemko Pekanbaru Main-main Soal PAD

Laporan Wartawan Tribun Pekanbaru: Syafruddin Mirohi

TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU - Rapat dengar pendapat (hearing) Pimpinan dan Anggota Komisi I DPRD Pekanbaru, dengan Pemko Pekanbaru Kamis (5/4/2018), di ruang Banmus akhirnya dipending.

Ini terjadi karena Plh Sekko Drs Azwan tidak hadir.

Pejabat Pemko yang hadir diwakilkan Asisten II Setdako Elsyabrina, Kaban Satpol PP Agus Pramono, pejabat Bapenda serta beberapa pejabat lainnya.

Padahal, kehadiran Plh Sekko Drs Azwan sangat diharapkan.

Karena terkait evaluasi anggaran triwulan 2018, raihan PAD, serta mempertanyakan perekrutan Satpol PP sebanyak 100 orang, yang dinilai melanggar aturan.

Baca: Insiden Dua Truk di Jalan Putri Tujuh Dumai, Berawal dari Kelalaian Sopir Ini

Ketua DPRD Pekanbaru Sahril SH sempat meradang, karena laporan dari Plh Sekko tersebut, sangat diharapkan. Terutama dalam pengambilan kebijakan. Karena dinilai perwakilan yang hadir tidak bisa mengambil keputusan, maka hearing dijadwal ulang lagi.

"Jangan main-main. Ini terkait serapan anggaran, karena tahun ini target kita tinggi. Plh Sekko kita nilai tidak punya komitmen. Harusnya dia datang, karena yang kita bahas anggaran. Sekko juga kita undang," kata Sahril saat hearing.

Disebutkan Sahril lagi, melihat capaian PAD sekarang, sangat pesimis bisa sesuai target.

Makanya, perlu dibahas dalam hearing, apa-apa saja yang harus dilakukan, agar PAD tercapai.

Baca: FOTO: Buaya di Hutan Kota Pekanbaru

"Ini menjadi catatan lah bagi Pemko, harus serius. Karena ini untuk kepentingan pembangunan kota ini. Asumsi APBD yang sudah disahkan Rp 2,4 triliun, bisa kurang," sebut Sahril lagi.

Dalam hearing tersebut, Asisten II Setdako Elsyabrina sempat memaparkan, capaian PAD hingga triwulan pertama ini. Penyerapan anggaran untuk PAD 2018 Rp 1,24 triliun. Realisasi triwulan pertama ini mencapai 12,38 persen atau Rp 131,4 miliar.

"Tapi untuk kongkritnya, bisa dijelaskan OPD terkait (Bapenda)," terang Elsyabrina.

Namun karena Plh Sekko tidak hadir, pejabat dari Bapenda tidak diizinkan menyampaikan hasil kinerja dinasnya. Sebab, DPRD akan menjadwalkan lagi hearing, yang harus dihadiri Plh Sekko Azwan. (*)