Perusahaan Menunggak PPJ Non PLN Hingga Puluhan Miliar, Begini Tanggapan Ketua DPRD Pelalawan

Laporan Wartawan Tribunpelalawan.com: Johannes Wowor Tanjung

TRIBUNPELALAWAN.COM, PANGKALAN KERINCI- Belasan perusahaan yang menunggak tagihan Pajak Penerangan Jalan (PPJ) non PLN di Pelalawan ternyata sudah sampai ke telinga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pelalawan. Tunggakan hingga Bulan Mei 2018 ini mencapai puluhan miliar rupiah.

Ketua DPRD Pelalawan, Nasarudin SH MH, menyatakan sudah mendapat informasi terkait para perusahaan penungak pajak itu. Untuk itu DPRD menjadwalkan pemanggilan para perusahaan penunggak pajak yang terkesan membandel. Agenda rapat dengar pendapat telah disusun dalam rapat Badan Musyawarah (Banmus).

Baca: Ini Alasan Sukiman Lantik Abdul Haris Sebagai Pj Sekda Rohul

"Tadi sudah dijadwalkan dalam Banmus. Kita akan panggil semua perusahaan yang menunggu. Soalnya ini masalah pajak pendapatan daerah," beber Nasarudin kepada tribunpelalawan.com, Rabu (2/5/2018).

Politisi Partai Golkar ini mengira persoalan PPJ Non PLN sudah selesai selama ini, lantaran masalahnya sudah berlangsung lama sejak dua tahun lalu. Ternyata masih banyak perusahaan yang tidak menyadari kewajibannya kepada pemerintah daerah. Dengan pertimbang itulah pihaknya ikut campur menyelesaikan tunggakan pajak ini.

Baca: Dewan Minta Disdukcapil Meranti Segera Tuntaskan Perekaman E-KTP

Disamping itu, kata Nasarudin, pihaknya sudah komitmen bersama pemda dalam mendongkrat Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor retribusi dan pajak yang menjadi kewenangan daerah. Tentunya akan sangat membantu keuangan pemkab jika seluurh pajak itu dilunasi.

"Mendongkrak PAD tidak boleh setengah-setengah niatnya. Harus total biar hasilnya maksimal," tambahnya.(*)