Mapolda Riau Diserang

Maklumat Bersama Pemprov Riau dan Instansi Pascainsiden Penyerangan Mapolda Riau

Isinya adalah tentang kewajiban mengaktifkan siskamling di lingkungan masyarakat.

Maklumat Bersama Pemprov Riau dan Instansi Pascainsiden Penyerangan Mapolda Riau
Tribun Pekanbaru/Theo Rizky
Tim gegana Polda Riau memeriksa mobil terduga teroris di samping Polda Riau Jalan Gajah Mada, Pekanbaru, Rabu (16/5/2018). Setelah dilakukan penggeledahan tidak ditemukan bom di mobil tersebut. Sebelumnya mobil tersebut menerobos masuk Polda Riau. Dari mobil tersebut sejumlah terduga teroris keluar dan membacok seorang polisi dengan samurai. Dari kejadian itu, empat terduga teroris tewas, satu polisi tewas, satu polisi luka dan dua wartawan luka akibat ditabrak mobil tersebut. (TRIBUN PEKANBARU/THEO RIZKY). 

Laporan Wartawan Tribun Pekanbaru Rizky Armanda

TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU- Pasca insiden penyerangan diduga dilakukan oleh sejumlah teroris ke Mapolda Riau, Pemerintah Provinsi bersama instansi terkait langsung mengeluarkan Maklumat Bersama.

Isinya adalah tentang kewajiban mengaktifkan siskamling di lingkungan masyarakat.

Hal ini disampaikan Kabid Humas Polda Riau, AKBP Sunarto dalam kegiatan konferensi pers di Mapolda Riau, Rabu (16/5/2018) sore.

Dikatakan Sunarto, kepada seluruh lapisan masyarakat Riau, menyikapi berkembangnya aksi terorisme yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia, termasuk di Provinsi Riau, maka diwajibkan seluruh lapisan masyarakat untuk melakukan beberapa hal.

Diantaranya mengaktifkan siskamling pada setiap lingkungan masyarakat baik di lingkungan tempat tinggal maupun di tempat kerja.

Baca: Kondisi Kompol Farid Setelah Dioperasi, Korban Bacok Samurai Saat Mapolda Riau Diserang

Baca: Narapidana Teroris Abu Bakar Baasyir Tanggapi Insiden Bom di Surabaya dan Sidoarjo, Bikin Adem

Baca: Kisah Wanita yang Berhasil Lolos dari Jeratan Aliran Sesat, Saya Hampir Jadi Teroris

Baca: Imbau Warganya Tak Perlu Takut, Bupati Inhu: Kita Hancurkan Teroris Bersama-sama

Selanjutnya, pengurus RT dan RW setempat harus mewajibkan seluruh pendatang atau tamu untuk melakukan wajib lapor dalam waktu 1x24 jam.

Kemudian, pengurus RT dan RW bersama dengan aparat desa atau kelurahan agar melakukan pendataan terhadap seluruh rumah kontrakan dan kos-kosan beserta penghuninya yang ada di lingkungan tempat tinggalnya.

Terakhir, masyarakat diminta segera melaporkan kepada kepolisian serta aparat lainnya apabila ada informasi berkaitan dengan aktivitas dari orang-orang yang dicurigai sebagai pelaku aksi terorisme.

"Kita ingin agar Maklumat Bersama ini dapat segera dilaksanakan," kata Kabid Humas.(*)

Penulis: Rizky Armanda
Editor: Afrizal
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help