Perekrutan CPNS 2018, Pekanbaru Hanya Dapat Jatah Segini

Laporan Wartawan Tribunpekanbaru.com, Syafruddin Mirohi

TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU - Komisi III DPRD Pekanbaru, mendukung pengajuan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), yang dilakukan Pemko Pekanbaru.

Namun pengajuan tersebut, jangan asal-asalan, sehingga dikhawatirkan membuat celah persoalan di belakang hari.

Dalam penerimaan CPNS tahun ini, Pemko Pekanbaru hanya diberi jatah 300 CPNS, untuk diusulkan ke pemerintah pusat.

Wakil Ketua Komisi III DPRD Pekanbaru H Marlis Kasim, Rabu (23/5/2018) menerangkan, penerimaan CPNS tahun ini harus benar-benar prioritas, sesuai dengan bidang yang dibutuhkan.

"Yang paling urgent itu untuk guru dan kesehatan. Tapi Pemko jangan lupa, bahwa tenaga honorer juga perlu dipikirkan pengangkatannya jadi PNS," kata Marlis kepada Tribunpekanbaru.com.

Baca: Terkuak Alasan Jokowi Beri THR Plus-plus bagi PNS, TNI, Polri, dan Pensiunan

Diakuinya, jumlah kuota 300 sebagai jatah CPNS tahun ini, jauh dari harapan. Sebab, jumlah CPNS yang wajib direkrut untuk lingkungan Pemko Pekanbaru, sudah mencapai ribuan.

Namun karena jumlah 300 tersebut sudah ditetapkan, maka mau tidak mau, Pemko harus melakukan prioritas.

"Sampaikan ke masyarakat kondisi yang sebenarnya. Sehingga tidak menimbulkan fitnah. Terutama bagi honorer yang tak kunjung diangkat jadi PNS sampai sekarang," tegasnya lagi.

Baca: 6 Bahan Herbal Berkhasiat Kurangi Lemak di Lengan, Terbukti Ampuh!

Plt Walikota yang juga Sekko Pekanbaru M Noer MBS sebelumnya menjelaskan, Pemko sempat mengusulkan penerimaan untuk 9.909 CPNS.

Namun Pemprov Riau meminta Pemko untuk mengkaji ulang. Karena ini hasil koordinasi dengan pemerintah pusat.

Diakuinya, jumlah pengusulan 300 CPNS tersebut cukup riskan. Sebab, angka pensiun sejak tahun 2015, 2016 dan 2017 tidak dihitung oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) Pusat.

Pemerintah pusat hanya menghitung ASN yang pensiun tahun 2018 ini saja.

Sekadar gambaran, angka pensiun di tahun 2018 hanya 237 ASN. Namun begitu, BKD Pekanbaru mengusulkan 300 CPNS, dengan rincian 60 persen untuk tenaga pendidikan, 30 persen kesehatan dan 10 persen di luar itu (infrastruktur pembangunan). (*)