Pilkada Serentak

Panwaslu Kota Padang Terima 2 Pengaduan dari Paslon Nomor Urut 1

Kedua laporan itu belum bisa diproses karena belum memenuhi syarat formil materil, buktinya belum ada dan belum dikirim ke Panwaslu.

Panwaslu Kota Padang Terima 2 Pengaduan dari Paslon Nomor Urut 1
ist
Lambang Panwaslu 

Laporan Kontributor TribunPadang.com, Riki Suardi

TRIBUNPADANG.COM, PADANG - Panwaslu Kota Padang menerima dua laporan pengaduan indikasi pelanggaran Pilkada pemilihan calon Walikota dan Wakil Walikota Padang 2018.

Namun, kedua pengaduan itu yang diajukan oleh tim sukses pasangan nomor urut 1 itu belum bisa diproses Panwaslu.

Ketua Panwaslu Kota Padang, Dori Putra, mengatakan, kedua laporan itu belum bisa diproses karena belum memenuhi syarat formil materil, atau buktinya belum ada dan belum di kirim ke Panwaslu.

Kedua laporan itu, lanjut Dorri, terkait dengan netralitas petugas KPPS di salah salah satu TPS di Kecamatan Lubuk Begalung, serta beberapa dugaan seperti suket yang sudah kedaluarsa dan KTP yang tidak sesuai di Kecamatan Lubuk Kilangan.

Baca: PT Taspen Buka Lowongan Kerja Mulai 5 Juli untuk Sejumlah Posisi, Ini Persyaratannya

"Sejauh ini laporannya belum masuk ke Panwaslu, laporannya masih pemberitahuan. Hari ini adalah jadwal terakhir untuk pengurusan laporan. Jika sampai hari ini belum juga masuk, maka kami tidak akan memprosesnya," ujar Dori.

Dorri juga membebrkan bahwa sejak pelaksanaan Pilkada, terdapat empat laporan yang masuk ke Panwsslu.

Laporan itu terkait keterlibatan ASN, dan tiga di antaranya memenuhi unsur.

"Salah satu dari yang memenuhi unsur itu adalah keterlibatan pak Dian Fachri, tapi sudah ada rekomendasi dari pusat, yaitu teguran ringan. Sedangkan dua laporan belum ada rekomendasinya. Kalau untuk sanksi terkait pelanggaran tersebut, itu Pemko Padang yang melaksanakannya," tutur Doddi.(*)

Editor: M Iqbal
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved