Dewan Minta Penempatan SDM di BUMD yang Akan Kelola PI, Bukan Pensiunan, Ini Alasannya

Pihak DPRD Riau meminta agar BUMD yang mengelolanya ditempatkan orang yang tepat. Jika jadi direalisasikan Permendagri nomor 37 tahun 2016

Dewan Minta Penempatan SDM di BUMD yang Akan Kelola PI, Bukan Pensiunan, Ini Alasannya
Istimewa
Anggota Komisi V DPRD Riau, Husni Thamrin 

Laporan Wartawan Tribun Pekanbaru, Alexander

TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU- Jika jadi direalisasikan Permendagri nomor 37 tahun 2016 terkait Partisipan Interest (PI) di daerah, dan pengelolaannya dilakukan oleh BUMD, pihak DPRD Riau meminta agar BUMD yang mengelolanya ditempatkan orang yang tepat, tidak lagi ditempatkan pensiunan di sana.

Baca: Disbunnakeswan Kampar Kumpulkan Berkas Terkait Konflik Warga Pulau Birandang dengan PT SPS

Potensi pendapatan daerah yang berasal dari PI perusahaan Migas. Dari simulasi dewan, ada potensi pendapatan Rp 12 Triliun dalam setahun. Itu berdasarkan besaran PI sebanyak 10 persen dikalikan 12 perusahaan migas yang ada di Riau.

Ketua Komisi IV DPRD Riau Husni Thamrin menuturkan, PI sendiri telah diatur dalam Peraturan Menteri (Permen) ESDM nomor 37 tahun 2016. Saat ini pihaknya tengah meminta pendapat seluruh ahli untuk meimplementasikan PI Perusahaan migas.

"Kami sudah dengarkan dari pihak ESDM. Nanti akan kami panggil seluruh ahli untuk minta pendapat," kata Thamrin, Kamis (11/7/2018).

Baca: Teater Selembayung Ikuti PTN 2018 di TIM Jakarta

Setelah itu pihaknya akan memanggil seluruh perusahaan migas yang ada di Riau. Untuk memastikan peran serta perusahaan migas dalam PI tersebut.

"Nantinya PI sendiri akan dikelola oleh sebuah BUMD, dengan catatan, BUMD yang akan ditunjuk nanti benar-benar badan usaha yang profesional. Bukan seperti yang ada saat ini.

"Bukan BUMD yang saat ini. Kalau yang sekarang kan hanya asal bapak senang. SDM-nya udah tua-tua. Itu buang dulu. Bersihkan. Pilih putra terbaik yang memiliki potensi besar," ujarnya.

Baca: Rencana Rasionalisasi, Dinas PUPR Kabupaten Inhu Ajukan Pengurangan Sebesar Rp 12 Miliar

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Riau Noviwaldy Jusman menegaskan agar Komisi IV bisa mempersiapkan sedari dini kebutuhan untuk menggarap PI. Salah satunya yang paling menjadi penekanan adalah badan yang akan mengelola PI.

Dirinya tidak mempermasalahkan bila itu dikelola BUMD. Dengan catatan bukan BUMD saat ini. Karena BUMD yang ada di Riau saat ini kebanyakan hanya menambah sudah daerah.

Baca: PLTD Kota Lama Masih Dibutuhkan untuk Memenuhi Beban Puncak pada Malam Hari

"Saya ingin profesional. BUMD yang bukan untuk menampung kroni dan pensiunan. Kalau enggak kita serahkan ke swasta. Saya ingin tenaga muda di Riau yang paham dan mempunyai skill mengenai perminyakan," ujar lelaki yang karib disapa Dedet itu.

Dedet mengaku pihaknya perlu mempersiapkan petunjuk teknis pelaksanaan. Tidak serta merta aturan terbit langsung di eksekusi.(*)

"Kami kan menunggu petunjuknya selama ini. Enggak bisa main masuk aja. Kalau enggak ada ketentuannya kacau juga kami. Makanya besok kami tugaskan Komisi IV ke Kementerian ESDM untuk masalah tersebut," tuturnya. (ale)

Penulis: Alex
Editor: Budi Rahmat
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved