Pileg 2019

Masyarakat Lebih Setuju Mantan Narapidana Tidak Jadi Caleg

Masyarakat Lebih Setuju Mantan Narapidana Tidak Jadi Caleg karena akan ada mantan pengedar narkoba, pelaku kejahatan yang akan mencalonkan

Masyarakat Lebih Setuju Mantan Narapidana Tidak Jadi Caleg
.
Pileg 2019 

Laporan Wartawan Tribun Pekanbaru, Nasuha Nasution

TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU - Sejumlah masyarakat tidak sepakat dengan putusan Mahkamah Agung (MA) membatalkan Peraturan KPU tentang larangan mantan narapidana kasus korupsi, bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, menjadi calon anggota legislatif (caleg) dalam Pemilu Legislatif (Pileg) 2019.

Adanya putusan MA tersebut dipastikan Caleg yang pernah tersangkut korupsi, bandar narkoba dan kejahatan seksual terhadap anak tersebut boleh mencalonkan diri jadi Caleg.

Sebagaimana diketahui dalam Pasal 4 ayat (3), Pasal 7 huruf g tentang Pencalonan Anggota DPR dan DPRD Kabupaten/kota dan Pasal 60 huruf j Peraturan KPU No. 26 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPD terkait larangan tersebut.

Baca: UPT Metrologi Legal Bengkalis akan Dinilai Tim dari Pemerintah Pusat

Baca: Liga 2 2018 - Ditekuk PSPS 2 - 1, Persik Kecam Kinerja Wasit

"Bagusnya nggak usah dibolehkan nyaleg, apalagi mantan Koruptor, apa mau dikasih lagi kesempatan untuk korupsi nilap uang rakyat," ujar Nanda seorang warga Pekanbaru yang berprofesi sebagai pengusaha.

Menurut Nanda, keputusan MA tersebut tidak berpihak pada semangat perjuangan dalam memberantas tindak pidana korupsi. Karena seharusnya koruptor yang sudah mencuri uang rakyat dimiskinkan.

"Lepas dari sudah bertaubat atau tidak, yang jelas oknum mantan narapidana koruptor ini juga sadar dan tahu diri sebagai sanksi sosial dari masyarakat dan harus punya malu, "ujar Nanda.

Nanda juga melihat dengan putusan MA ini tentunya akan memberikan semangat bagi pelaku kejahatan tersebut untuk tetap berbuat dan tidak ada efek jera yang diberikan.

"Saya rasa sama saja mau koruptor, bandar narkoba dan pelaku pelecehan seksual, kejahatan berat yang harusnya tidak bisa diberi ruang lagi untuk menjadi wakil rakyat,"jelas Nanda.

Baca: Telkomsel Perkenalkan Perdana khusus simPATI Tourist Wonderful Indonesia untuk Dukung Pariwisata

Baca: Gara-gara Posting Video Porno di Facebook, Arip Ditangkap Polisi, Terancam 6 Tahun Penjara

Warga Pekanbaru lainnya Sugiatno juga memiliki pandangan yang sama, Ia melihat putusan MA tersebut tidak sejalan dengan semangat perjuangan memberantas korupsi, narkoba dan pelecehan seksual anak.

"Mungkin MA punya pertimbangan dalam memutuskan ini, namun sebagai masyarakat saya kurang berterima dengan putusan ini, kok masih diberi ruang bagi mereka, "ujar Sugiatno.

Sugiatno melihat budaya malu pada pelaku atau mantan narapidana itu sudah hilang, harusnya tidak perlu ada larangan, mantan narapidana itu cukup sadar tidak usah maju jadi Caleg.

" Cuma kan itu yang susah sekarang di N Eva kita ini, sadar dan malu, harusnya tidak usah maju lagi karena ada budaya malu itu, "ujar Sugiatno.

Baca: Diantar Keluarga DPO Pengemudi Ambulance Maut di Padang Menyerahkan Diri ke Polisi

Baca: Jangan Lewatkan! BKN Gelar Simulasi Ujian CAT CPNS 2018 di Pekanbaru, Cek Jadwal dan Lokasinya

Namun ada juga warga lainnya Saparudin yang melihat siapapun di Negara ini punya hak yang sama untuk bisa maju jadi Caleg, termasuk mantan narapidana sendiri.

" Kalau saya melihat siapapun boleh nyaleg, kalau dia mantan koruptor dan kejahatan lain, itu masa lalu dia, dan dalam menjalankan tugas dan fungsinya nanti kan diawasi dan hukum tetap ada, "ujar Saparudin kepada Tribun. (*)

Penulis: Nasuha Nasution
Editor: Nolpitos Hendri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved