CPNS 2018
H-3 Pendaftaran CPNS 2018, Persaingan Makin Ketat, Ini 5 Instansi Pusat Paling Sedikit Peminatnya
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) menjadi instansi pusat nomor satu favorit pelamar.
TRIBUNPEKANBARU.COM - Pendaftaran CPNS tahun 2018 tinggal dua hari lagi. Pendaftaran yang dilakukan melalui web SSCN, sscn.bkn.go.id masih dibuka hingga 15 Oktober mendatang.
Hingga Jumat (12/10/2018) pelamar yang telah mendaftarkan akun di situs SSCN mencapai 4,228,686 orang dengan Total pelamar selesai daftar: 2,802,751 orang.
Persaingan di CPNS kali ini akan semakin ketat. Hal tersebut tampak dari perbandingan total formasi yang tersedia dengan jumlah pelamar.
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) menjadi instansi pusat nomor satu favorit pelamar.
Kemenkumham telah didaftari lebih dari 400.000 orang.
Baca: UPDATE! Pendaftaran CPNS 2018 3 Hari Lagi, Ini Jumlah Pelamar Sementara
Baca: Belum Ada Pernyataan Resmi dari BKN Soal Teknis dan Sistem Pelaksanaan Ujian CPNS 2018
Baca: Sudah Daftar CPNS 2018, Ini Tips Cara Cepat Jawab Soal TWK, TIU, TKP, Download Kisi-kisi Soal CPNS
Meski begitu, ada juga sejumlah instansi yang relatif minim peminat.
Seperti yang dilansir TribunPekanbaru.com dari Kompas.com , per Jumat (12/10/2018) pukul 16.00 WIB, berikut lima instansi pusat yang paling sedikit didaftari oleh pelamar CPNS 2018.
1. Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial
Jumlah pelamar di Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial sebanyak 575 orang.
Pada CPNS 2018, instansi ini mengalokasikan sebanyak 21 formasi yang terbagi menjadi delapan jabatan.
Total 21 formasi ini terdiri dari dua formasi lulusan terbaik, satu formasi putra/putri Papua dan Papua Barat, serta 18 formasi umum.
2. Badan Informasi Geospasial
Pelamar CPNS 2018 yang memilih mengikuti seleksi di Badan Informasi Geospasial sebanyak 545 orang.
Badan Informasi Geospasial menyediakan 50 formasi yang terdiri dari lima formasi cumlaude, satu formasi disabilitas, 43 formasi umum, serta satu formasi putra/putri Papua dan Papua Barat.
3. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan