Untuk Pilres dan Pileg 2019 Pemprov Riau Siapkan Dana Tidak Terduga Rp 20 Miliar di APBD 2019

Laporan wartawan Tribun Pekanbaru, Syaiful Misgiono

TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU - Selain untuk penghematan angaran belanja  dan kegiatan rutin, pihak Kemendagri juga memberikan catatan lain terhadap APBD Riau 2019. Yakni terkait biaya untuk Pilres dan Pileg April 2019 mendatang.

Pemprov Riau diminta untuk menyiapkan dana siap pakai yang nantinya bisa digunakan untuk kelancaran jalanya Pilres dan Pileg tahun depan.

Anggaran tersebut tidak diposkan di pos hibah, namun di pos Biaya Tidak Terduga (BTT).

Baca: Hasil Evaluasi APBD Riau 2019 Sudah Selesai, Ini Catatan dari Kemendagri

"Iya kita diminta menyiapkan dana untuk Pilpres dan Pileg, meski sudah disuport melalui APBN, kita tetap diminta untuk menyiapkan anggaran, siapa tau ada sesuatu hal yang luar biasa. Nanti bisa diambil dari dari biaya tidak terduga, bukan di pos hibah. Jadi penggunaanya bisa lebih fleksibel," katanya kepada Tribunpekanbaru.com.

Saat disinggung berapa dana yang disiapkan untuk kebutuhan Pilres dan Pileg, Syahrial tidak menjelaskan dengan rinci.

Sebab anggaran tersebut baru bisa diketahui setelah ada kegiatan yang dilaksanakan.

Namun pihaknya sudah menyiapkan anggaran tidak terduga di APBD Riau 2019 sekitar Rp 20 miliar.

"Untuk biaya tidak terduga kita siapkan sekitar Rp 20 miliar. Tapi itukan tidak hanya untuk Pilres dan Pileg saj. Bisa nanti digunakan untuk bencana, jalan provinsi longsor dan butuh perbaikan cepat, kita bisa gunakan dana ini. Kalau kurang nanti kita akan tambah lagi di APBD perubahan," bebernya.

Sebelumnya, Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) memberikan sejumlah catatan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Riau 2019.

Salah satunya adalah soal penghematan kegiatan rutin.

Seperti biaya perjalanan dinas, pengadaan alat tulis kantor dan rapat-rapat serta kegiatan rutin lanya.

Baca: Angka Perceraian ASN di Pemprov Riau Meningkat, Guru Paling Banyak Ajukan Permohonan Cerai

"Iya, pihak Kemendagri menderong kita untuk melakukan efisiensi dan pemaangkasan angagran yang dianggap tidak prioritas. Misalnya mengurangi belanja yang sifatnya rutin, seperti perlanan dinas, ATK, rapat-rapat," kata Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Riau, Syahrial Abdi, Jumat (21/12/2018).

Catatan dari pihak Kemendagri untuk pemangkasan anggaran tersebut terungkap setelah pihak Pemprov Riau menerima hasil evaluasi APBD 2019 dari Kemendari, Kamis (20/12/2018) kemarin.

"Semua OPD kena, kita akan lakukan pemangkasan anggaran untuk efisienanya, baik perjalanan dinas, rapat-rapat, atk dan kegiatan lainya yang sifatnya rutin," imbuhnya.