Tanggapi Aspirasi Mahasiswanya, Rektor UIN Suska Mengaku Tak Berwenang Revisi UKT

Rektor UIN Suska Riau, Akhmad Mujahidin, mengaku tak bisa merevisi Uang Kuliah Tunggal (UKT) sebagaimana tuntutan mahasiswa karena buka kewenangannya

Tanggapi Aspirasi Mahasiswanya, Rektor UIN Suska Mengaku Tak Berwenang Revisi UKT
Istimewa
Demo mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim (Suska) Kamis (14/3/2019). 

TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU - Rektor Univesitas Islan Negeri (UIN) Suska Riau, Prof Akhmad Mujahidin akhirnya angkat bicara soal tuntutan yang disampaikan oleh ratusan mahasiswa dalam ujuk rasa yang dilakukan di lantai dasar gedung rektorat, Kamis (14/3/2019).

Rektor menegaskan tak bisa memenuhi tuntutan itu.

Menurut Akhmad Mujahidin, revisi Uang Kuliah Tunggal (UKT) seperti yang diminta oleh mahasiswa tidak mungkin dipenuhi. Sebab, rektor tidak memiliki kewenangan untuk merubah UKT.

"Sesuai surat penatapan UKT pada PTKIN dari Kementrian Agama, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, poin ke 3 jelas, bawah rektor tidak memiliki kewenangan untuk melakukan revisi terhadap UKT," kata Rektor UIN Suska Riau, Prof Akhmad Mujahidin, Jumat (15/3/2019).

Baca: JEMBATAN Sultan Abdul Jalil Alamuddin Syah Segera Dioperasikan, Ini Penjelasan Dinas PUPR Riau

Baca: WASPADA! Ratusan Aplikasi Android Terjangkit Virus Iklan

Pada poin ke 3 surat penetapan UKT pada PTKIN dari Kementrian Agama, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam berbunyi, mekanisme penetapan UKT pada PTKIN sebagaimana keputusan menteri agama nomor 211 tahun 2018 tentang UKT PTKIN di Kementrian Agama RI tahun akademik 2019 telah memenuhi ketentuan perundang-undangan.

Oleh karenannya rektor atau ketua PTKIN tidak berwewenang melakukan perubahan atau revisi besaran nilai UKT yang telah ditetapkan oleh menteri.

"Semoga ini bisa menjadi pencerahan untuk kita semua. Karena saya sebagai pejabat negara, sebagai rektor, dalam mengambil kebijakan harus berdasarkan aturan, bukan atas tekanan dari pihak manapun," ujarnya.

Lebih lanjut Akhad Mujahidin mengungkapkan, sesuai pasal 211 KUHP pejabat negara tidak boleh mengambil keputusan dalam kondisi tertekan.

Baca: TERLIBAT Hubungan TERLARANG dengan Istri Orang, Dua IMIGRAN Asal Afganistan Ditindak Rudenim

Selain itu, sesuai surat direktur PTKI Kemenag RI poin 3 diatas Rektor tidak memiliki kewenangan merevisi UKT.

"Kami tetap berusaha berempati kepada mahasiswa dengan mengajukan diskresi kepada Sekretaris Jenderal Kementrian Agama RI. Tapi sampai saat ini belum mendapatkan jawaban. Ini surat rektor terkait ijin melakukan diskresi," katanya.

Pihaknya mengimbau kepada semua pihak, khususnya mahasiswa agar memaklumi kondisi ini dan bersabar sambil menunggu ada keputusan dari kementrian agama terkait diskresi yang sudah diajukan.

"Semua pihak kami imbau bersabar sambil menunggu proses yang sedang berjalan. Jangan memaksakan kehendak dan melanggar aturan. Karena pengelolaan uang negara, termasuk UKT harus mengacu berdeasarkan regulasi dari pemerintah, supaya kita selama dunia dan akhirat. Kesepakatan apapun wajib memiliki dasar hukum bukan pemaksaan kehendak karena negara kita negara hukum bukan negara kekuasaan," pungkasnya.

Sebelumnya, ratusan mahasiswa UIN Suska Riau melakukan unjuk rasa dan menduduk Kantor Rektorat UIN Suska Riau di Jalan Lintas Pekanbaru-Kampar.

Mahasiswa yang datang ke gedung rektorat dengan membawa karton dan spanduk yang berisi beragam tuntutan mereka terkait tindak lanjut revisi UKT.

Selain menuntut agar pihak rektorat segera merevisi UKT mahasiswa yang melakukan unjuk rasa juga keberatan dengan adanya kebijakan dari rektor terkait pengaturan jam malam di kampus. (Tribunpekanbaru.com/Syaiful Misgiono)

Penulis: Syaiful Misgio
Editor: Hendra Efivanias
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved