Pilpres 2019
Di Pekanbaru Mahfud MD Ajak Masyarakat Bersatu: Kalau Terpecah Tidak Akan Ada yang Diuntungkan
Hanya nanti kecurangan. Tapi kalau kecurangan susah juga untuk tidak diketahui. Karena sekarang kan banyak pengawas. Yang resminya ada Bawaslu
Penulis: Rizky Armanda | Editor: CandraDani
lihat foto
TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU-Mahfud MD, Ketua Gerakan Suluh Kebangsaan mengajak seluruh masyarakat Indonesia, untuk menjaga persatuan.
"Saya keliling ke kota-kota di Indonesia (dalam kegiatan Sarasehan Kebangsaan). Sekarang di Pekanbaru. Untuk menyerukan bahwa bangsa ini harus dijaga kebersatuannya, karena kalau terpecah tidak akan ada yang diuntungkan," kata Mahfud saat diwawancarai Tribunpekanbaru.com, Sabtu (30/3/2019).
Lebih jauh kata Mahfud, jika semua masyarakat sudah bersatu, maka siapa pun yang menang dalam kontestasi Pilpres dan Pileg pada April 2019 nanti, maka rakyat sendiri yang akan untung.
Menurut Mahfud, kenapa persatuan mesti dijaga, lantaran saat ini banyak orang yang mencari menang dengan mengabaikan rasa kesopanan, membuat fitnah, hoax, hingga meneror secara psikologis dan sebagainya.
Baca: FOTO : Wakil Ketua KPK Sampaikan Materi Pada Sarasehan Kebangsaan
Baca: Mahfud MD Buka Kegiatan Sarasehan Kebangsaan di Pekanbaru
Disinggung soal Provinsi Riau, Mahfud menyatakan jika secara umum sudah lumayan baik.
"Hanya nanti kecurangan. Tapi kalau kecurangan susah juga untuk tidak diketahui. Karena sekarang kan banyak pengawas. Yang resminya ada Bawaslu. Yang tidak resminya ada lembaga pemantau, survei, penjejak IT, ada semua," urai Mahfud.
Jadi dibeberkan Mahfud, masyarakat harus tenang, tidak usah ribut. Nanti akan ada mekanisme untuk menyelesaikan berbagai kecurangan itu.
Sementara itu Mahfud menilai, Pemilu pada masa Orde Baru (Orba) dengan masa sekarang sudah sangat jauh berbeda.
Dulu dimasa Pemilu zaman Orba, korupsi dan kecurangan bersifat vertikal.
"Kemenangan sudah diatur dari atas, curangnya itu sudah diatur, Golkar dulu yang selalu curang. Sehingga kita lakukan reformasi politik, karena selalu curang secara politik," sebutnya.
Akan tetapi setelah reformasi lanjut Mahfud, korupsi dan kecurangan bersifat horizontal.
Baca: Sektor SDA Serta Pengadaan Barang dan Jasa Rawan Korupsi, Tim Pencegahan KPK Rutin Datang Ke Riau
Baca: FOTO : Wakil Ketua KPK Sampaikan Materi Pada Sarasehan Kebangsaan
"Partai-partai sendiri saling curang antara satu sama lain. Sehingga tidak bisa menyalahkan pemerintah, gitu. KPU misalnya, KPU itu lembaga independen, usul pemerintah saja sering ditolak KPU," ucapnya.
"Kalau curang sekarang, dulu saya sudah pernah membuktikan. Partai ini curang di Jember, Partai ini curang di Garut, sama-sama curang semua, cuma sekarang horizontal," imbuh Mahfud.
Untuk itu dikatakan Mahfud, jika sekarang terjadinya curang, maka seharusnya jangan menyalahkan pemerintah.
"Masyarakat sipilnya sendiri harus menata diri. Kalau selalu menuding pemerintah, siapa pun yang memerintah lalu selalu disalahkan, samalah partai politik juga belum dewasa," ulasnya.
Ditambahkan Mahfud, sebenarnya pada dasarnya tidak ada Partai baik atau Partai buruk.
Baca: Laode M Syarif: Riau Termasuk Satu Dari Enam Provinsi di Indonesia yang Jadi Fokus KPK
"Tidak ada Partai baik dan tidak ada Partai buruk. Semua Partai ada orang baiknya, semua Partai juga punya penjahatnya sendiri, oleh sebab itu dipilih sendiri sajalah," pungkasnya.(Tribunpekanbaru.com/Rizky Armanda)
