Pemilu 2019

Prabowo Tolak Situng Pemilu 2019 Karena Dianggap Banyak Kecurangan, BPN Klaim Menang 54,24 Persen

Prabowo Subianto menyatakan akan menolak hasil penghitungan suara Pemilu 2019 yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Prabowo Tolak Situng Pemilu 2019 Karena Dianggap Banyak Kecurangan, BPN Klaim Menang 54,24 Persen
Tribunnews/JEPRIMA
Prabowo Subianto saat memberikan keterangan pers 

Prabowo Tolak Situng Pemilu 2019 Karena Dianggap Banyak Kecurangan, BPN Klaim Menang 54,24 Persen

TRIBUNPEKANBARU.COM - Calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto menyatakan akan menolak hasil penghitungan suara Pemilu 2019 yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Pasalnya, Prabowo menganggap telah terjadi kecurangan selama penyelenggaraan pemilu, dari mulai masa kampanye hingga proses rekapitulasi hasil perolehan suara yang saat ini masih berjalan.

"Saya akan menolak hasil penghitungan suara pemilu, hasil penghitungan yang curang," ujar Prabowo saat berbicara dalam acara 'Mengungkap Fakta-Fakta Kecurangan Pilpres 2019' di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat, Selasa (14/5/2019).

Prabowo mengatakan, selama ini pihak Badan Pemenangan Nasional (BPN) telah mengumpulkan bukti terkait dugaan kecurangan yang terjadi.

Dalam acara tersebut, tim teknis BPN menyampaikan pemaparan mengenai berbagai kecurangan yang terjadi sebelum, saat pemungutan suara, dan sesudahnya.

Di antaranya adalah permasalahan daftar pemilih tetap fiktif, politik uang, penggunaan aparat, surat suara tercoblos hingga salah hitung di website KPU.

"Kami tidak bisa menerima ketidakadilan dan ketidakjujuran," kata Prabowo.

Baca: FPI Datangi Kediaman Walikota Pekanbaru, PERTANYAKAN Intruksi Soal Hiburan Malam di Bulan Ramadhan

Baca: Remaja yang Ancam Tembak dan Hina Jokowi Dikembalikan ke Orangtuanya, Ini Penjelasan Kejati DKI

Baca: Tolak Penghitungan Hasil Pilpres 2019, Prabowo Siapkan Surat Wasiat kepada Keluarga, Ada Apa?

Hal senada juga diungkapkan oleh Ketua BPN Djoko Santoso.

Menurut dia, dugaan kecurangan itu sudah dilaporkan oleh BPN sejak awal, namun tak pernah ditindaklanjuti.

"Beberapa waktu lalu kami sudah kirim surat ke KPU, tentang audit terhadap IT KPU, meminta dan mendesak di hentikan sistem penghitungan suara di KPU yang curang, terstruktur dan sistematis," kata Djoko.

Halaman
1234
Editor: Muhammad Ridho
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved