Pilpres 2019
Pemerintah Ingatkan Ada Penunggangan Massa dan Potensi Rusuh pada 22 Mei, Siapa Punya Skenario?
Kepala Kantor Staf Presiden Moeldoko mengatakan, ada pihak yang sengaja memanfaatkan situasi jika ada pengumpulan massa saat KPU umumkan hasil pemilu
Pemerintah Ingatkan Ada Penunggangan Massa dan Potensi Rusuh pada 22 Mei, Siapa Punya Skenario?
TRIBUNPEKANBARU.COM - Kepala Kantor Staf Presiden Moeldoko mengatakan, ada pihak yang sengaja memanfaatkan situasi jika ada pengumpulan massa saat Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengumumkan hasil Pemilu 2019.
Pengumuman hasil Pemilu 2019 dijadwalkan pada 22 Mei 2019.
"Ada upaya sistematis yang akan memanfaatkan situasi kalau terjadi pengumpulan massa. Ini harus dipahami betul oleh semua pihak. Rencana ini bukan main-main. Sungguhan. Ada sekelompok tertentu yang ingin situasi dimanfaatkan sebaik-baiknya," kata Moeldoko saat ditemui di Posko Cemara, Menteng, Jakarta, Jumat (17/5/2019) seperti dikutip dari Kompas.com.
Oleh karena itu, ia melarang masyarakat dari daerah berbondong-bondong untuk datang ke Jakarta pada 22 Mei 2019.
Moeldoko mengatakan, yang akan dirugikan adalah masyarakat itu sendiri jika mereka berbondong-bondong datang ke Jakarta.
Baca: PRABOWO-Sandi MENANG 6 Provinsi di Sumatera, Jokowi-Maaruf Hanya 4 Provinsi, SELISIH Suara 3.807.604
Baca: 1.500 Pendekar Akan Hadapi Massa People Power, Ini yang Mereka Lakukan
Baca: 3 Tokoh Partai Koalisi BPN Ini Tak Sejalan dengan Langkah Prabowo Tolak Hitungan Pilpres KPU
Baca: Capres 02 Prabowo Tolak Hasil Pilpres 2019, Begini Tanggapan Capres 01 Joko Widodo
Sebabnya, mereka yang tidak tahu-menahu nantinya akan menjadi korban jika kerusuhan pecah saat terjadi pengumpulan massa di saat penetapan presiden dan wakil presiden terpilih.
Moeldoko mengatakan, potensi penunggangan massa yang berkumpul pada 22 Mei nanti bukan skenario yang dibuat pemerintah.
Ia memastikan hal tersebut merupakan rencana yang akan dijalankan berdasarkan laporan yang diterimanya.
Selain itu, lanjut Moeldoko, saat ini juga dibangun opini seolah ada penembak jitu (sniper) yang bersiap menembak ke arah massa yang berkumpul pada 22 Mei 2019.
"Ada opini yang dibangun seolah-olah ada kelompok sniper. Ini juga dibangun semuanya ini. Agar nanti kalau ada tembakan, dari siapa pun dia, padahal bukan dari aparat keamanan, dinyatakan bahwa aparat keamanan menembak, sniper menembak," ujar Moeldoko.
"Saya ingin tegaskan, tidak ada sniper! Jadi supaya paham agar tidak digulung jadi berita yang merugikan pemerintah. Saya katakan dengan tegas, tidak ada sniper!" lanjut dia.
Hal serupa juga disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto.
Baca: VIDEO: Pasukan Elit Kopaska TNI AL, Bermodalkan Kondom Saat Jalankan Misi Tempur
Baca: VIDEO: Misteri di Lembah X Terbongkar: KISAH Kopassus Lakukan Misi ke Hutan Belantara Papua
Baca: VIDEO Denjaka, Pasukan Khusus TNI AL yang Bikin Gentar Navy Seal AS
Baca: VIDEO: Kisah Kehebatan Pasukan Elit Denjaka, 1 Prajurit Setara dengan 120 TNI Biasa
Ia mengingatkan semua pihak mewaspadai "penumpang gelap" yang mengambil keuntungan dari situasi politik dalam negeri menjelang pengumuman hasil pemilu oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada 22 Mei 2019 mendatang.
"Ada unsur-unsur yang mencoba mencari keuntungan dari situasi politik saat ini. Waspadai unsur penumpang gelap yang akan mendominasi langkah berikutnya dan kendalikan republik ini. Saya bukan menakut-nakuti, tetapi saya sampaikan apa adanya," kata Wiranto saat acara buka puasa bersama pimpinan redaksi media massa, di Jakarta, Jumat (17/5/2019).