1.500 Pendekar Akan Hadapi Massa People Power, Ini yang Mereka Lakukan

1.500 Pendekar Akan Hadapi Massa People Power, Ini yang Mereka Lakukan

TRIBUNPEKANBARU.COM - Sebanyak 1.500 pendekar Pagar Nusa Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah, siap membantu TNI dan Polri mengamankan gerakan "people power" yang didengungkan sekelompok massa.

Ketua Pagar Nusa Kebumen Kiai Asyhari Muhammad Al Hasani secara tegas mengatakan, pihaknya menolak "people power" karena itu merupakan gerakan inkonstitusional dan bersifat provokatif.

"Pagar Nusa itu kan tugasnya sebagai pagarnya NU (Nahdlatul Ulama) dan bangsa. Kalau ada yang buat keributan, apalagi di NKRI, kami siap untuk melawan," kata Gus Hari, demikian sapaannya, Kamis (16/5/2019).

Gus Hari mengatakan gerakan "people power" mengarah kepada tindakan makar dan tidak menghormati sistem demokrasi yang ada.

"Kami sebagai pendekar Pagar Nusa sangat tidak sependapat gerakan tersebut, tidak menghormati KPU, tidak percaya terhadap Polri dan TNI sebagai pengaman NKRI adalah suatu tindakan yang salah," ujar Gus Hari.

Pendekar Pagar Nusa, kata Gus Hari, menyatakan mengecam dan akan melawan gerakan yang akan dilakukan oleh sekelompok orang untuk melemahkan pemerintahan yang sah.

Baca: TRAGIS! Ibu dan Anak Tewas Bakar Diri di Dalam Kamar, Diduga Tak Mampu Membayar Utang

Baca: POLISI Amankan BOM MOLOTOV Siap Ledak Usai Tawuran di Jembatan Siak IV Pekanbaru, SISIR Pemukiman

Baca: Suwarno Tiba-tiba Mengamuk, Bacok Adik Ipar dan Dua Ponakannya hingga Berdarah-darah

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon menilai penyelenggaraan Pemilu 2019 diwarnai banyak kecurangan.

Menurut Dewan Pembina Partai Pengusus Capres 02 Prabowo Subianto itu, people power melalui aksi turun ke jalan dan melakukan protes kecurangan, merupakan sesuatu hal yang sah dan konstitusional.

"Kalau masyarakat protes ke jalan itu adalah sah dan konstitusional, karena yang diprotes adalah kecurangan, itu bukan makar," kata Fadli Zon di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (15/5/2019).

"People power itu bukan makar. People power adalah suatu yang sah dan konstitusional," imbuhnya.

Fadli Zon menambahkan, memprotes dugaan kecurangan adalah sesuatu yang sesuai aturan, karena penyampaian pendapat dijamin oleh undang undang.

Aparat dan pemerintah, kata Fadli Zon, justru diminta jangan menakut-nakuti rakyat yang hendak menyampaikan pendapat dengan menyatakan makar.

"Kalau ada yang mengatakan people power itu makar, itu bodoh sekali orang itu. Jadi saya kira jangan membodohi rakyat dan jangan menakut-nakuti rakyat," tegas Fadli Zon.

Wakil Ketua DPR itu menuturkan, rakyat diperbolehkan turun ke jalan menyampaikan aspirasinya, karena itu memang dijamin oleh undang-undang.