Inilah Faktor Pemicu Kerusuhan Saat Penetapan Rekapitulasi KPU

TRIBUNPEKANBARU.COM, JAKARTA - Pakar hukum pidana Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, Mudzakir, menguraikan ada lima faktor kriminogen yang bisa menyebabkan kerusuhan usai pengumuman dan penetapan rekapitulasi penghitungan perolehan suara pemilu presiden dan wakil presiden pada 22 Juli 2014.

"Pertama jika kemudian diketahui terjadinya penyalahgunaan wewenang oleh penyelenggara Pemilu Presiden pada tahun ini setidaknya diketahui menjelang atau pada 22 Juli. Mereka mengumumkan itu cuma ada dugaan penyalahgunaan wewenang oleh penyelenggara pemilu," ujar Mudzakir saat diskusi 'Hiruk Pikuk Pada 22 Juli' di warung daun Cikini, Jakarta, Sabtu (19/7/2014).

Kedua, lanjut dia, masing-masing timses mengetahui adanya penyalahgunaan yang dilakukan Bawaslu atau pengawas.

Ketiga pelanggaran yang dilakukan peserta pemilu yang diketahui dan berimplikasi pada 22 Juli.

"Karena 22 Juli semua atensi masyarakat ditujukan kepada KPU dan ada perimbangan informasi tentang pelanggaran yang dilakukan peserta Pemilu satu pihak ini akan memicu. Apalagi kalau misalnya yang melanggar itu nanti diumumkan KPU sebagai pemenang," kata dia.

Mereka yang merasa kalah, lanjut Mudzakir, semakin menjadi terpicu untuk melakukan aksi spontan pada saat itu. Atau mungkin juga ada diskriminasi penindakan oleh bawaslu atau pengwas. Mereka yang merasa dirugikan akan terpancing.

Keempat perbedaan hasil hitung cepat lembaga survei yang kadung dipercaya masyarakat dengan rekapitulasi keputusan KPU.

Kelima kegagalan para pasangan capres-cawapres mengendalikan pendukungnya.

"Para capres dan timses kalau dia tidak dapat atau gagal mengendalikan pendukungnya, bagaimana capres mengendalikan pendukungnya, emosi bisa karena yang menang tidak dapat mengendalikan sehingga menimbulkan reaksi atau yang kalah melakukan reaksi. Capres jangan melakukan pembiaran," kata Mudzakir.