Indonesia Paling Ramah untuk Investor Asing
BKPM akan menerima masukan dari kementerian terkait hingga 2 November 2015.
Editor:
Ekonom Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Doddy Ariefianto berpendapat, pelonggaran DNI harus diikuti perbaikan iklim investasi. Jika tidak revisi DNI tidak akan berpengaruh dalam mendongkrak investasi.
"Posisi Indonesia dalam ease of doing business belum lebih baik dari negara tetangga, terutama Thailand dan Vietnam," katanya.
Pemerintah juga harus memperhatikan komitmen pemodal asing dalam memberdayakan masyarakat lokal. (*)