PKS Dukung RAPBN 2016, Tapi Punya 18 Catatan

TRIBUNPEKANBARU.COM, JAKARTA - Fraksi PKS memberikan banyak catatan terkait RAPBN 2016 saat rapat kerja Badan Anggaran DPR dengan pemerintah, Jumat (30/10/2015) dini hari. Setidaknya, ada 18 catatan yang diberikan F-PKS.

Apa saja catatan F-PKS?

1. Target pertumbuhan ekonomi yang turun signifikan dari 5,5 persen menjadi 5,3 persen. Belum lagi asumsi nilai tukar rupiah terhadap dollar AS yang diturunkan dari Rp 13.400 per dollar AS menjadi Rp 13.900 per dollar AS.

Kemudian, prediksi harga minyak dunia yang turun dari 60 dollar AS per barel menjadi 50 dollar AS per barel.

"Arah realisasi yang cukup signifikan menunjukkan kelemahan forecasting pemerintah dalam menyusun RAPBN, serta belum adanya kebijakan untuk mitigasi ekonomi kelemahan secara pokok," kata juru bicara Fraksi PKS Abdul Fikri Faqih.

2. Keseimbangan primer defisit semakin besar mencapai Rp 88,23 triliun atau meningkat Rp 22 triliun dari APBNP 2015.

Kondisi ini, menurut PKS, mencerminkan ketidakmandirian fiskal. Selain itu, ada pelebaran defisit dari APBNP 2015 yang mengarah 2,5 persen dari produk domestik bruto.

"Hal ini berpengaruh terhadap penarikan pinjaman Rp 259 triliun dari target Rp 222 triliun dari target APBNP 2015," katanya.

3. Target pertumbuhan ekonomi yang hanya dipatok 5,3 persen dianggap masih terlalu jauh dari target 7 persen yang dipatok pada RPJMN 2015-2019.

4. Pemerintah dianggap lemah dalam menyusun postur RAPBN 2016. Pendapatan negara dipatok menurun dari Rp 1.848 triliun menjadi Rp 1.825 triliun.

5. PKS meminta agar pemerintah tegas terhadap para wajib pajak, terutama perusahaan asing. Sebab, realisasi pendapatan dari sektor pajak sering tak mencapai target.

6. Penurunan anggaran belanja negara menjadi Rp 2.095 triliun berpengaruh terhadap anggaran belanja kementerian dan lembaga.

7. Anggaran PMN sebesar Rp 48,3 triliun untuk BUMN seharusnya dapat dialokasikan untuk hal yang lebih penting untuk meningkatkan kesejahteraan dan daya beli masyarakat.

8. PKS khawatir penurunan subsidi energi listrik sebesar Rp 12 triliun, dapat menjadi alasan bagi pemerintah untuk menaikkan tarif dasar listrik.

9. PKS meminta agar pemerintah memperbaiki data penduduk yang masuk dalam kategori keluarga sangat miskin. Terutama, bagi keluarga yang masuk target penerima bantuan langsung tunai bersyarat.

10. Pagu anggaran untuk perguruan tinggi tidak mengalami kenaikan. Hal itu dikhawatirkan akan membuat biaya kuliah akan semakin mahal.

11. Alokasi belanja subsidi non-energi yang mencapai Rp 80,4 triliun harus didukung basis data yang valid dan akuntabel. Sehingga, pemberian subsidi dapat tepat sasaran.

"Fraksi PKS menyayangkan pemotongan alokasi subsidi pupuk sebesar Rp 9 triliun menjadi Rp 30 triliun dari APBNP 2015. Serta subsidi benih yang hanya Rp 1 triliun. Padahal keduanya dibutuhkan," ujar Abdul Fikri.

12. PKS menyoroti pemotongan anggaran untuk Kementerian Perempuan dan Perlindungan Anak sebesar Rp 500 miliar dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Padahal, banyaknya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terjadi saat ini harusnya mendapat perhatian serius dari pemerintah.

13. Anggaran transfer daerah yang meningkat harus didukung dengan kemampuan eksekusi yang baik. Jangan sampai anggaran yang ada justru menjadi dana nganggur.

14. PKS juga memberikan catatan terhadap alokasi dana desa. Pemerintah diharapkan dapat mengalokasikannya sesuai dengan amanat UU Desa.

15. Kebijakan industri yang kokoh terutama dalam manufaktur belum terlihat. Pemerintah belum dapat menunjukkan road map, serta pembangunan ekonomi Trisakti masih sebatas retorika.

16. Manajemen utang yang ketat belum didesain lebih baik. Bunga hutang saat ini sudah mencapai Rp 184 triliun atau sekitar 10 persen total pendapatan negara.

17. Pemerintah perlu mengambil terobosan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal itu menyusul buruknya indikator kesejahteraan pada 2015.

Pemerintah telah menarget angka pengangguran di tahun mendatang sebesar 5,2-5,5 persen, angka kemiskinan 9-10 persen, gini ratio 0,39 dan indeks pembangunan manusia (IPM) 70,1.

18. PKS menyoroti kondisi geopolitik global. Pemerintah diharapkan dapat segera merealisasi minimum essential force sebesar 1,5 persen dari produk domestik bruto.

"Maka dengan ini PKS mendukung RAPBN 2016 dengan sejumlah catatan," pungkas Abdul Fikri. (*)