Jangan Sampai NKRI Hancur Berkeping-keping Dirusak oleh Isu SARA
Untuk itu pula, kata Tajudin selaku generasi muda AMRI berkepentingan menjaga kelanggengan Negara Kesatuan
lihat foto
TRIBUNPEKANBARU.COM, JAKARTA - Aliansi Mahasiswa Republik Indonesia (AMRI) tidak ingin NKRI hancur berkeping-keping dirusak oleh isu-isu SARA seperti yang terjadi di Yaman, Irak, Suriah, Pakistan dan Afghanistan.
Hal tersebut menyusul panasnya suhu politik jelang pilkada DKI Jakarta.
"Kami tidak ingin Indonesia yang relatif damai menjadi hancur berkeping dirusak oleh isu-isu SARA seperti Yaman, Irak, Suriah, Pakistan, Afghanistan dan sejumlah negara terbelakang di Afrika," ujar Koordinator Aliansi Mahasiswa Republik Indonesia (AMRI) Ahmad Tajudin dalam pernyataannya, Kamis(3/11/2016) malam.
Untuk itu pula, kata Tajudin selaku generasi muda AMRI berkepentingan menjaga kelanggengan Negara Kesatuan Republik Indonesia(NKRI) yang memiliki tekad mencintainya dengan sepenuh jiwa dan melawan isu-isu SARA yang potensial membunuh Indonesia.
"Sebagai generasi muda yang berkepentingan menjaga kelanggengan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) kami berpandangan bahwa Pancasila adalah meeting-point (titik temu) dari beragam pandangan para founding parents (para sesepuh pendiri bangsa),"ujarnya.
AMRi lanjut Tajudin merasa prihatin dan cemas atas hajatan Pilkada DKI Jakarta yang rentan ditunggangi oleh kepentingan politik yang memecah-belah kebersatuan sebagai sebuah negara-bangsa (nation-state).
Oleh karenanya kami akan senantiasa menjaga kelestariannya dari segala bentuk ancaman, termasuk ancaman dari kelompok-kelompok yang mengedepankan isu-isu SARA (Suku, Agama, Ras dan Antar-Golongan) dalam memperjuangkan kepentingan politiknya.
"Bagi kami Pancasila adalah anugerah yang mempersatukan negara-bangsa Indonesia. Dengan adanya Pancasila, Indonesia yang seluas benua Eropa dengan kondisi geografis yang dipisahkan oleh ribuan pulau dan dihuni oleh 257 juta penduduknya, atau terbesar ke-4 di dunia, dengan latar-belakang budaya penduduknya yang beragam dapat dapat dipersatukan,"kata Tajudin.
Lebih jauh Tajudin menjelaskan orang boleh saja membenci Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), tapi bencilah perilakunya yang dalam pandangan anda tidak patut atau kebijakan-kebijakannya yang tidak adil dan menyengsarakan banyak orang.
Bukan membenci latar-belakang identitas kesukuan, ras dan agamanya.
"Tentang adanya dugaan “penistaan agama”, kami menilai sudahlah tepat bila kiranya ada pihak-pihak yang merasa terganggu melaporkannya ke pihak yang berwajib, namun setelah itu biarkanlah aparat penegak hukum yang menindak-lanjutinya secara adil tanpa adanya tekanan-tekanan dari pihak manapun, termasuk penghakiman oleh media massa (trial by press),"kata Tajudin. (*)
