Program Riau Terang 2019 Masih Terhambat Pembebasan Lahan

Laporan wartawan Tribun Pekanbaru, Alexander

TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU - Meski gaweannya PT PLN Persero, program Riau Terang 2019 butuh kerjasama banyak pihak untuk bisa terwujud. Terutama dalam menyelesaikan hambatan pembebasan lahan.

Rachmat Basuki, Manajer PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Konstruksi Jaringan Sumatera 2 mengatakan, setidaknya selama 2017 ini pihaknya sudah menyiapkan sebanyak 10 gardu induk yang tersebar di Pekanbaru, Dumai, Indragiri Hulu, Rokan Hulu, Rokan Hilir, Siak, Kampar dan Pelalawan.

"Namun untuk pembangunan gardu induk tersebut kami masih mengalami kendala dalam hal penyediaan lahan," ujarnya.

Kendala ini sambungnya juga berkaitan dengan belum tuntasnya Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Provinsi Riau. Contohnya Izin Penetapan Lokasi dan Pembebasan Tanah serta Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) untuk Gardu Induk Tegangan Ekstra Tinggi (GITET) Perawang yang belum bisa diproses karena perda tentang RTRW belum disahkan.

Tidak hanya itu, pihaknya juga terkendala masalah penolakan ganti rugi atas pembebasan lahan oleh masyarakat. Banyak masyarakat yang masih belum setuju. Ada yang mengatakan karena takut radiasi dan berkaitan dengan kesehatan.

Pihaknya juga sudah melakukan sosialisasi di 10 kabupaten/kota tersebut, hingga ke kecamatan dan desa. "Tapi mungkin sosialisasi belum berbuah maksimal sehingga masih banyak masyarakat yang enggan membebaskan lahannya,” tuturnya.

Dijelaskannya, ada sekitar 2.283 titik tower yang sedang dan akan dibangun oleh pihaknya. Sementara, yang baru bebas saat ini adalah sebanyak 2.155 dan ada lagi sebanyak 128 titik lagi tapak tower yang belum dibangun karena lahannya belum dibebaskan.

Dia juga menambahkan, pihak PLN tidak bisa jalan sendiri dan harus bersinergi dengan stakeholder lainnya. Terutama pemerintah setempat karena pembangunan listrik tersebut juga demi kepentingan masyarakat Riau secara keseluruhan.

"Kami sangat berharap dukungan dari pemerintah daerah," ungkapnya.

Dengan berbagai persoalan pembebasan lahan serta RTRW, dua tahun menuju program Menuju Riau Terang bukanlah waktu yang lama. Apalagi jika tidak didukung dari berbagai elemen baik pemerintah maupun masyarakat.

Pengamat kebijakan publik dari Universitas Rab Riau, Zainuddin mengatakan seyogyanya pemerintah daerah juga turut ambil peran aktif dalam menyelesaikan masalah ini. Agar program yang dilakukan oleh pihak PLN berjalan dengan maksimal.

Ia menambahkan harusnya pemerintah segera bisa menyelesaikan masalah RTRW untuk memperlancar proyek ini demi kepentingan publik.

“Sehingga antara pemerintah dan PLN bisa saling mendukung ,” jelasnya.

Manejer PLN Wilayah Kepri, Dwi Suryo mengatakan, program Menuju Riau terang 2019 persiapannya cukup panjang, bahkan pihaknya sudah memulai sejak 2014 lalu.

“Makna dari program Menuju Riau Terang adalah menghadirkan listrik di setiap desa. Maka, skemanya adalah meningkatkan kapasitas pembangkit. Kemudian menyiapkan gardu induk di beberapa kabupaten/kota serta jaringan transmisinya. Karena itu, kita terus mamacu bagaimana listrik sampai di desa-desa sesuai dengan target yang sudah direncanakan,” imbuhnya.