Pemko Pekanbaru
Super Hub Pemko Pekanbaru

Dianggap Ada Lahan Swasta Masuk, Asri Sebut KLHK Selalu Absen Rapat Bahas RTRW Riau

Tiga kali kita undang rapat tapi perwakilannya pun tak ada datang. Tapi ketika sudah selesai baru mereka ngomong

Penulis: Alex | Editor: M Iqbal
foto/net
Asri Auzar 

 
Laporan Wartawan Tribun Pekanbaru, Alexander

TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU – Terkait masih belum disetujuinya Ranperda Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Provinsi Riau oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), karena dianggap masih ada lahan pihak swasta yang masuk dalam pengajuan holding zone, pihak Panitia Khusus (Pansus) RTRW Riau tidak mau terlalu menanggapinya.

Mantan Ketua Pansus RTRW Riau, Asri Auzar menyatakan pihaknya sudah mengajak Kementerian LHK untuk duduk bersama saat pembahasan RTRW Riau beberapa waktu lalu, tapi sama sekali tidak ada respon dari pihak Kementerian LHK pada saat itu.

Dikatakan Asri Auzar, dari 3 kali pertemuan pertemuan, pihak Pansus selalu mengundang pihak Kementerian LHK, namun Menteri atau perwakilan dari Kemenerian LHK absen dalam pertemuan itu. Bahkan pertemuan tersebut menurutnya juga dilakukan dengan sejumlah kementerian lainnya, seperti pihak Kementerian Perekonomian, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, dan beberapa kementerian lainnya.

“Sudah saya sampaikan waktu itu, lihatlah ke lapangan, jangan hanya melihat dari jauh. Sebelum RTRW final kita juga ajak Kementerian LHK duduk bersama. Tiga kali kita undang rapat tapi perwakilannya pun tak ada datang. Tapi ketika sudah selesai baru mereka ngomong,” kata Asri Auzar kepada Tribun, Rabu (8/11).

Dikatakan Asri, sebenarnya tidak ada yang menjadi persoalan RTRW Riau tersebut, karena holding zone yang diajukan menurut Asri juga belum langsung disetujui, namun masih butuh waktu dan proses panjang.

“Holding zone itu pengajuannya dari bupati, gubernur, dan terus ke pusat, bukan pengajuan Pansus. Holding zone bukan untuk diputihkan langsung, persetujuannya bukan saat ini. Kalau dianggap ada lahan perusahaan yang masuk, jangan dikeluarkan izinnya, prosesnya juga lama,” imbuhnya.

Menurut Ketua DPD Demokrat Riau ini, yang terpenting saat ini tugas pihaknya sudah selesai dan sudah clear, dan sudah berupaya memberikan yang terbaik, agar RTRW Riau cepat diproses dan pembangunan serta investasi ke Riau tidak terhambat.

“Ini tentunya bukan kerja Pansus sendiri, bagaimana RTRW ini cepat tuntas dan bisa dipergunakan. Kalau kami sudah berupaya maksimal dan berikan yang terbaik, kalau masih terkendala, rasanya kami sudah cukup berusaha, dan pihak lain yang peduli dengan Riau kita yakin tak akan membiarkan hal seperti ini begini terus, karena Riau butuh pembangunan, butuh berkembang, dan butuh maju,” tuturnya. (ale)

Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved