Pelatihan Wartawan Daerah BI Bahas Pentingnya Pengendalian Inflasi

"Dengan kordinasi antara pemerintah pusat, daerah melalui Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) dan Bank Indonesia perlu melakuakan sinergi yang baik," tuturnya.

Sementara itu Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementrian Kordinator Bidang Perekonomian, Iskandar Simorangkir, mengatakan inflasi bisa menjadi penyakit ekonomi jika tidak dikendalikan.

Ia memaparkan Inflasi yang rendah terjadi di sejumlah daerah terutama Sumatera dan Jawa. Secara agregat, inflasi di kedua wilayah tersebut masing-masing tercatat sebesar 0,23% dan 0,02 Inflasi di Sumatera dan Jawa disebabkan oleh peningkatan harga cabai merah dan beras. Sementara itu, Kawasan Timur Indonesia (KTI) secara agregat mencatatkan deflasi sebesar 0,30%.

Inflasi nasional secara keseluruhan relatif terkendali. Inflasi Oktober 2017 mencapai 0,01 persen (mom) dan 3.58 persen (yoy). Hingga Oktober 2017, inflasi mencapai 2.67 persen (ytd). Inflasi pangan terus mengalami tren penurunan sejak awal tahun dan mulai dapat dikendalikan dengan semakin intensnya koordinasi baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Bank Indonesia dalam menjaga ketersediaan pasokan dan stok.

Dikatakan inflasi yang rendah dan stabil merupakan prasyarat mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Disampaikan inflasi menjadi salah satu indikator ekonomi makro dalam Asumsi Dasar Ekonomi Makro (ADEM) yang menjadi acuan dalam menyusun berbagai komponen dari postur APBN, termasuk untuk komponen pembiayaan APBN.

ADEM nantinya juga bermanfaat bagi dunia usaha untuk membantu perencanaan bisnis.

Ia mengatakan tingkat inflasi berpengaruh terhadap daya saing suatu negara dan keputusan ekonomi pelaku usaha. Realisasi inflasi Indonesia yang berada pada sasaran inflasi di tahun 2015 dan 2016 telah membuat peringkat indikator inflasi Indonesia turun dari peringkat 5 menjadi peringkat 10.

Walaupun demikian, realisasi Inflasi Indonesia di kawasan terbilang masih cukup tinggi dibandingkan dengan Singapura, Malaysia, Thailand, dan Filipina.

"Tahun 2017 menjadi momentum penting koordinasi pengendalian Inflasi nasional. Ditetapkannya Keputusan Presiden nomor 23 tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Nasional mengindikasikan bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah semakin serius dalam mengendalikan inflasi," tuturnya.

Dalam rangka menjaga ekspektasi inflasi tetap baik, media menjadi perpanjangan tangan masyarakat dalam menyampaikan permasalahan di lapangan.

Penggunaan sumber data pemberitaan yang terpercaya dan valid, dan menerapkan mekanisme klarifikasi tentunya sangat penting. Karena dari media diharapkan mampu menyajikan fakta yang terkomfirmasi dengan baik kepada masyarakat.