Bahas Soal Utang RSUD Rohul dengan Distributor Obat, Wabup Sukiman Pimpin Rapat Tertutup di UGD

‎Laporan Wartawan Tribunrohul.com, Donny kusuma putra

TRIBUNROHUL.COM, PASIRPANGARAIAN- Wakil Bupati Rokan Hulu (Rohul) H. Sukiman pimpin rapat tertutup di aula lantai dua Unit Gawat Darurat (UGD) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Rohul, Senin (8/1/2018).

‎Dimana, rapat tertutup juga dihadiri Sekretaris Daerah Setdakab Rohul Ir. Damri Harun, Asisten 1 Setdakab Rohul Juni Syafrin dan Asisten 3 Setdakab Rohul Helfiskar, Staf Ahli Bupati H. Abdul Haris, Direktur RSUD Rohul dr. Paisal Harahap, termasuk Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Rohul dr. Bambang Triono, serta sejumlah pejabat terkait lainnya.

Usai rapat‎, Kepala Dinkes Rohul Bambang Triono mengungkapkan, rapat tertutup dipimpin Wabup Rohul membahas masalah yang terjadi di RSUD Rohul, seperti mekanisme pengadaan obat dan utang RSUD Rohul kepada distributor obat yang nilainya hingga Rp 5,3 miliar.

"Dari manajemen sendiri masih punya utang mengenai obat. Bagaimana solusinya untuk jalan penyelesaian. Nanti langkah awal dari Inspektorat‎ akan melakukan audit dulu," katanya.

‎Saat ditanya sistem pengadaan obat di RSUD Rohul, Bambang mengaku, pengadaan tetap mengacu terhadap E-Katalog yang tertuang dalam Formularium Nasional ‎(Fornas).

Terkait persoalan penganggaran obat di RSUD Rohul, diakui Bambang, sudah berlaku sejak 2017 dan diajukan melalui Dinkes Rohul. Namun ada hal khusus, sebab RSUD Rohul sudah dikelola Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

"Karena BLUD‎, mereka harus menyusun RBA (Rancangan Bisnis Anggaran), mereka punya hak untuk menyusun seperti apa sebenarnya untuk pengelolaan di rumah sakit ini. Selain itu, dari APBD kita tetap ada sharing untuk kebutuhan di RSUD," ungkapnya.

Lebih lanjut diakuinya, soal utang obat RSUD Rohul kepada produsen obat yang nilainya sampai Desember 2017 sebesar sekira Rp 5,3 miliar, setiap tahun tetap ada pembayaran utang. Namun dari bulan ke bulan tetap ada pembelian obat.

"Jadi ada sebagian untuk membeli obat, sebagian untuk membayar utang," terangnya.

Bambang mengatakan, dengan melonjaknya utang obat tidak ada hubungannya dengan upah jasa medis yang belum dibayarkan oleh pihak manajemen kepada petugas medis, seperti Dokter dan Perawat.

‎Bambang mengaku, Wabup Sukiman mengharapkan jangan ada aksi mogok di RSUD Rohul, karena rumah sakit ini juga punya Pemkab Rohul.

Terlepas itu, saat ditanya apa alasan tertundanya pembayaran upah jasa medis terhadap Dokter dan Perawat, diakui Bambang‎, karena menunggu klaim dari BPJS Kesehatan.

Ini keterangan Dirut RSUD Rohul

Direktur RSUD Rohul dr. Paisal Harahap mengaku, pada rapat tertutup dengan Wabup Rohul, Pemkab Rohul berkomitmen akan menganggarkan‎ dana untuk melunasi utang obat di RSUD Rohul yang diperkirakan baru selesai tahun 2019, sebab untuk dianggarkan di APBD murni 2018 ‎tidak bisa lagi.

"Saya harapkan di perubahan (APBD Perubahan Rohul 2018)‎ dianggarkan. Kalau di (APBD) murni kan nggak bisa. Kalau rumah sakit itukan urgen, harus ada obat hari ini dan hari ini harus ada,

Ia menjelaskan, dengan masih adanya utang, makanya banyak pasien beli obat diluar,‎ karena obat yang ada didistributor itu sudah tutup karena dibayar utang. Harus bayar utang dulu baru bisa buka obatnya. Disitulah sebenarnya kenapa mungkin membludak utang RSUD, maklum di apotek sendiri beli (obat) lebih tinggi dari harga distributor.

Namun, dengan adanya komitmen Pemkab Rohul yang akan menganggarkan tahun 2019, Paisal sangat berterima kasih. Ia sangat berharap itu ditambah, meski pada 2018 akan dianggarkan sebesar Rp 3 miliar.

"Rencananya, pada APBD perubahan 2018, pihak RSUD Rohul juga akan kembali menganggarkan untuk pengadaan obat, sehingga pasien tidak perlu menebus resep dokter di apotek luar rumah sakit lagi," pungkasnya.