Pemko Pekanbaru
Super Hub Pemko Pekanbaru

Musrenbang Kota Pekanbaru DPRD Persilahkan Pemko Jalankan Proyek Multiyears, Tapi Kita Ingatkan Lagi

Selain masalah banjir, DPRD juga menekankan di Musrenbang, untuk UMKM, pendidikan dan masalah teras publik juga harus diperhatikan.

Penulis: Syafruddin Mirohi | Editor: Afrizal
Tribun Pekanbaru/Theo Rizky
Sedikitnya 100 rumah di Jalan Cipta Karya, Kelurahan Sialangmunggu, Kec Tampan, Pekanbaru, terendam banjir kurang lebih sekitar 80 cm, Rabu (7/3/2018). Banjir tersebut adalah banjir yang paling tinggi dalam beberapa tahun terakhir.  (TRIBUN PEKANBARU/THEO RIZKY) 

Laporan Wartawan Tribun Pekanbaru, Syafruddin Mirohi

TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU- Musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang) Kota Pekanbaru, sudah digelar, Senin (26/3/2018) siang tadi.

Dalam Musrenbang tersebut, ada beberapa catatan yang disampaikan Anggota DPRD Pekanbaru ke Pemko Pekanbaru.

Terutama mengenai kegiatan yang bersentuhan dengan masyarakat.

Sekretaris Komisi IV DPRD Pekanbaru Roni Amriel SH MH usai Musrenbang tersebut menyampaikan, bahwa sampai saat ini masih banyak kegiatan yang bersifat skala prioritas, masih diabaikan pemerintah.

Alasannya, karena kekurangan anggaran.

Baca: Curi Baterai Tower Operator Seluler Modus 2 Pekerja Ini Bikin Geleng Kepala, Untung Dikenali Warga

Baca: Lolos Asian Games 2018 Tahap Awal, 3 Atlet Senam Riau Jalani Seleksi Promosi dan Degradasi

Namun pertanyaannya, program yang merupakan megaproyek, terus saja dilaksanakan.

Tapi kebutuhan masyarakat, seperti penanganan banjir secara menyeluruh, tidak dilakukan.

"Silahkan Pemko jalankan proyek multiyears. Konsentrasi lah untuk menjalankannya. Kami tahu, kalau tidak dikerjakan, akan menimbulkan masalah di kemudian hari. Tapi kita ingatkan lagi, permintaan masyarakat tentang banjir harus juga diprioritas," tegasnya kepada Tribunpekanbaru.com.

Selain masalah banjir, DPRD juga menekankan di Musrenbang, untuk UMKM, pendidikan dan masalah teras publik juga harus diperhatikan.

Apalagi masalah pendidikan, yang berkaitan dengan penerimaan siswa baru.

Anak tempatan sering tak terakomodir masuk sekolah.

"Sudah capek kami mendengar keluhan masyarakat. Tapi setelah kami sampaikan ke pemerintah, tak pernah direalisasikan. Sebenarnya, ini tanggung jawab siapa, kalau ada alasan uang tak cukup, sampai kapan. Makanya, sudah berkali-kali kami tekankan, laksanakan semuanya. Termasuk masalah sekolah, itu lah tugas pemerintah," tegasnya.

Politisi senior Golkar ini menyebutkan lagi, semua aspirasi masyarakat yang sudah ditampung pihaknya saat reses, Musrenbang Kelurahan dan Musrenbang Kecamatan, sudah disampaikan ke Pemko.

Baca: Sinyal Jadwal Penerimaan CPNS 2018 dari Kemenpan RB, Selain Ijazah Siapkan Juga Syarat Berikut

Baca: Wagub Sumbar Minta Perantau Minang di Bali Bisa Kembangkan Wisata di Kampung Halaman

Tinggal lagi pemerintah merealisasikannya, dengan prioritas yang paling mendasar.

"Kita di DPRD juga akan mengawasinya. Kali ini, kita wanti-wanti, jangan sampai diabaikan," tegasnya seraya mengatakan, pihaknya berharap multiyears cepat selesai, sehingga untuk kepentingan masyarakat, bisa dicover APBD secara keseluruhan. (*)

Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved