Bengkalis
Bappeda Bengkalis Perlu Dievaluasi terkait Tidak Ada Bankeu APBD Riau 2018 diterima Bengkalis
OPD yang di maksud Vattah yakni Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Bengkalis.
Penulis: Muhammad Natsir | Editor: Muhammad Ridho
Laporan wartawan tribunbengkalis.com Muhammad Natsir
TRIBUNBENGKALIS.COM, BENGKALIS - Tidak adanya bantuan keuangan (Bankeu) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Riau 2018 ke Bengkalis, sangat disayangkan Anggota DPRD Riau Dapil Bengkalis, Dumai, Meranti Abdul Vattah kepada awak media, Selasa (1/5/2018).
Mantan dosen Politeknik Negeri Bengkalis ini juga menyindir, lemahnya upaya dan kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Bengkalis yang membidangi masalah ini menjadi salah satu faktor Bengkalis tidak menerima Bankeu pada tahun ini.
Baca: IPP Cup 2018: Tim Voli Putra Sialang Kalahkan Dishub 3-2
Baca: Ridwan Susul Rara, Arif, Nabila dan Selfi LIDA di Top 5 Liga Dangdut Indonesia, Malam Ini Tampil
OPD yang di maksud Vattah yakni Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Bengkalis.
Dia merasa Bappeda terkesan tidak responsif dan tidak jemput bola atau tidak pernah melakukan koordinasi dengan sejumlah stakeholder untuk mendapat Bankeu tahun 2018 ini.
Sehingga Bankeu Khusus yang dialokasikan di belanja tidak langsung untuk kabupaten Bengkalis tidak ada tahun ini. Ada catatan khusus yang menyebabkan Bengkalis tidak mendapatkan Bankeu tersebut.
"Seperti di tahun ini sebagai masukan kami anggota DPRD Riau yang berasal dari Dapil Bengkalis tidak pernah dilibatkan dalam penyusunan pengajuan Bankeu. Begitu juga dengan Musrembang Kabupaten," ungkap Vattah.
Terkait hal ini Vattah mengatakan, perlu menjadi evaluasi Bupati Bengkalis terhadap OPD bersangkutan yakni Bappeda sebagai ujung tombak perencanaan daerah.
"Dulu pada awal kepemimpinan awal Amril Mukminin sudah menunjuk langsung orang Bappeda untuk berkoordinasi dengan DPRD Riau dapil Bengkalis, dan alhamdullah Benkue saat itu pada tahun 2017 diterima dengan baik," ungkapnya.
Diantaranya pembangunan yang merupakan kewenagan kabupaten bisa dibangun melalui Bankeu pada tahun 2017 lalu. Namun tahun ini tidak ada koordinasi dilakukan sehingga Bengkalis tidak ada menerima Bankeu provinsi.
Menurut Vattah, ini menjadi cambuk tersendiri bagi Bengkalis untuk memperbaiki kinerja Bappeda Bengkalis. Agar pada tahun tahun berikutnya tidak terulang kembali kejadian seperti ini.
Sampai saat ini, pihaknya belum mengetahui secara pasti penyebab gagalnya Bengkalis menerima Bankeu pada tahun 2018 ini. Namun beberapa faktor bisa mempengaruhi menjadi faktor penyebabnya.
"Diantaranya bisa saja karena keterlambatan memasukkan proposalnya, koordianasi yang kurang serta tidaknya keterlibatan stakeholder yang lain dalam penyusunan proposal Bankeu tersebut," kata dia.
Untuk itu ke depan hal ini harus di perbaiki, karena adanya Bankeu sangat membantu kabupaten Bengkalis.
"Dengan Bankeu tentu membantu kabupaten kita, membantu kepala kepala OPD kita dalam melakukan pembangunan dan menjalankan kegiatan bersumber dari APBD Riau. Untuk itu perlu segera dievaluasi agar tahun depan tidak terjadi lagi seperti ini," tandasnya.
Vattah mengatakan, pihaknya bersama anggotan DPRD Riau Dapil Bengkalis sudah membuka diri untuk memperbaiki ini.
Karena pihaknya memahami Bengkalis perlu merebut sebanyak banyaknya alokasi dana APBD Provinsi untuk pembangunan Bengkalis. (*)