Warga Curhat Harus Keluarkan Uang Ratusan Ribu di Disdukcapil ke Dewan

Laporan Wartawan Tribun Pekanbaru,  Syafruddin Mirohi

TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU- Persoalan administrasi kependudukan di Kota Pekanbaru, hingga kini tak kunjung tuntas.

Meski, pimpinan Disdukcapil Pekanbaru sudah mewanti-wanti bawahannya, agar memaksimalkan pelayanan, tapi tidak dijalankan secara komprehensif.

Hal ini diakui Anggota DPRD Pekanbaru Ruslan Tarigan SPd.

Katanya, beberapa warga banyak mengeluhkan kepada dirinya, mengenai uang pembayaran pengambilan e-KTP atau surat keterangan (suket).

Padahal, pengambilan e-KTP dan Suket tersebut sesuai aturan, tidak dipungut bayaran.

Baca: Orangtua Kamu Punya Sosial Media? Jangan Sampai Hal Ini Terjadi Ya, Bikin Malu Nantinya!

Baca: Buka Puasa Bersama Anak Yatim, Lanud Rsn Pekanbaru Jadikan Momen Untuk Refleksi Diri

"Tapi anehnya oknum di Disdukcapil, nekad meminta sejumlah uang. Bervariasilah jumlahnya. Kalau Suket Rp 100 ribu, kalau e-KTP Rp 300 ribu. Itu terjadi baru-baru ini di Kecamatan Tenayan Raya. Celah permainan seperti ini yang kita wanti-wanti dari awal," tegas Ruslan kepada Tribunpekanbaru.com, Jumat (1/6/2018).

Politisi PDI-P ini sangat yakin, tindakan oknum Disdukcapil tersebut, tidak diketahui pasti oleh pimpinannya.

Karena permainan oknum tersebut terkesan sembunyi-sembunyi.

Apalagi sudah ada instruksi tegas dari Kemendagri, bahwa tidak ada permasalahan e-KTP lagi.

Diakui Ruslan, di UPTD Disdukcapil Tenayan Raya, selalu saja dikeluhkan warga terkait pungli.

Termasuk pelayanan yang tidak memasyarakat.

Kondisi ini tentunya memilukan, sekaligus memalukan Pemko Pekanbaru.

Makanya, agar pungli dan pelayanan buruk tak terjadi lagi, Ruslan meminta, agar Kepala Disdukcapil Pekanbaru mengevaluasi para ASN di UPTD.

"Kejadian seperti ini tidak sekali dua kali lagi, tapi sering. Makanya tidak heran, persoalan e-KTP tak pernah selesai. Karena mental ASN-nya tidak bagus," tegas Anggota Komisi IV DPRD ini lagi.

Lebih lanjut, Ruslan yang merupakan wakil rakyat dari Dapil Tenayan Raya-Sail ini menyebutkan, bahwa pemerintah tidak membohongi masyarakat lagi terkait e-KTP tersebut.

Baca: Harga Baru Pertalite Berlaku di Riau, 1 Juni Resmi Rp 7.800/ Liter

Baca: Hobi Nonton Film Bertemakan Zombie? Aktor Ini Ungkap Fakta Kenapa Cerita Mayat Hidup Selalu Menarik

Termasuk program Gerakan Indonesia Sadar Administrasi (GISA) Kependudukan di Hotel Furaya Pekanbaru kemarin, batal diserahkan kepada masyarakat pada, Kamis (17/5/2018) silam.

Alasannya tidak masuk akal.

Seharusnya, kalau sudah direncanakan, maka tidak ada alasan apapun.

"Ini kan soal e-KTP, kenapa disangkut pautkan dengan yang macam-macam. Ancaman teroris lah, sistem rusak dan sebagainya. Sangat memalukan sekali," paparnya.

Pemerintah menjanjikan program GISA ini, e-KTP tersebut akan diserahkan usai Lebaran Idul Fitri, disebutkan Ruslan lagi, pernyataan tersebut tidak ada jaminannya.

"Kalau benar, syukurlah. Tapi saya pesimis melihat kinerja ASN Disdukcapil seperti sekarang. Pasti ada saja alasannya nanti. Namun kita dari DPRD mendesak, janji usai Lebaran tersebut harus direalisasikan," pintanya.(*)